Parimo, Updatesulawesi.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong berencana mengevaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai bagian dari persiapan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2027.
Evaluasi tersebut akan mencakup pelaksanaan program pembangunan selama 2025 dan 2026, sekaligus menjadi dasar untuk menentukan perlu atau tidaknya perubahan dokumen perencanaan daerah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Bappelitbangda Parigi Moutong, Ikbal Karim, mengatakan perubahan RPJMD masih menunggu hasil evaluasi dan rekomendasi yang diperoleh pemerintah daerah (09/11/2026)
“Kalau rekomendasi hasil evaluasi menyatakan perlu dilakukan perubahan, tentu akan kita ubah. Tetapi kalau tidak ada hal substansial yang harus diperbaiki, kemungkinan kita tetap bertahan dengan dokumen yang sudah ada,” jelas Ikbal.
Menurutnya, substansi RPJMD yang berlaku saat ini pada dasarnya telah mengakomodasi berbagai janji kampanye kepala daerah yang kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan kebijakan pembangunan pemerintahan.
Meski demikian, penyederhanaan sejumlah rumusan kebijakan juga menjadi perhatian agar dokumen perencanaan lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.
Selain evaluasi RPJMD, Bappelitbangda juga mencermati kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ikbal mengungkapkan, pihaknya telah memperoleh informasi mengenai kemungkinan sebagian beban pembiayaan PPPK di daerah akan ditanggung pemerintah pusat.
Namun, hingga saat ini belum ada kebijakan formal yang diterima sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian dalam perencanaan anggaran.
“Secara formal kita belum menerima kebijakan tersebut, apakah sudah dituangkan dalam surat edaran atau peraturan presiden. Jadi, dari aspek perencanaan kita masih menunggu kepastian,” ujarnya.
Ia menjelaskan, apabila kebijakan tersebut resmi diberlakukan, Pemkab Parigi Moutong berpeluang menyesuaikan rancangan APBD 2027, khususnya terkait alokasi anggaran untuk pembiayaan PPPK.
Penyesuaian diperlukan agar penganggaran daerah dapat diselaraskan dengan pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Di sisi lain, perencanaan pembangunan 2027 juga akan memperhatikan arah kebijakan nasional, termasuk penguatan mitigasi bencana.
Ikbal menyebutkan, aspek mitigasi bencana sebenarnya telah tercantum dalam dokumen perencanaan daerah. Namun, kemungkinan penambahan alokasi anggaran maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih perlu dikoordinasikan dengan kepala daerah.
“Kalau rencana secara umum, mitigasi itu sudah ada dalam perencanaan. Tetapi kalau ada instruksi untuk penambahan alokasi sumber daya maupun peningkatan kapasitas SDM, tentu masih akan kita komunikasikan lagi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, penyusunan perencanaan pembangunan 2027 tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan mempertimbangkan hasil evaluasi program, perkembangan kebijakan nasional, serta kebutuhan pembangunan daerah.
Melalui evaluasi dan penyesuaian tersebut, Bappelitbangda berharap dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong tahun 2027 dapat disusun secara lebih realistis, terukur, dan selaras dengan kemampuan keuangan daerah.
