Parimo, Updatesulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memastikan ketersediaan anggaran untuk pembayaran iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun Anggaran 2026 dalam kondisi aman. Kepastian tersebut mengemuka dalam kegiatan desk penganggaran iuran JKN bersama BPJS Kesehatan yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (23/07).
Kegiatan dipimpin langsung Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong, Yusril, serta diikuti Bidang Anggaran BPKAD, tim BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong.Desk penganggaran ini bertujuan menyinkronkan kebutuhan anggaran iuran JKN Tahun 2026, mengevaluasi realisasi pembayaran, sekaligus membahas penyelesaian tunggakan yang masih menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam paparannya, Kepala Bidang Anggaran BPKAD, Mulyati, menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran iuran JKN untuk segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah berdasarkan data BPJS Kesehatan Pusat diperkirakan mencapai Rp19,9 miliar pada tahun 2026.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar, sehingga dinilai mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembayaran iuran PBPU hingga akhir tahun.
Mulyati juga mengungkapkan bahwa tunggakan iuran PBPU untuk bulan Juni 2026 telah diselesaikan. Sedangkan pembayaran yang saat ini sedang diproses merupakan kewajiban iuran untuk bulan Juli 2026.
Selain membahas segmen PBPU, rapat juga mengevaluasi pembayaran iuran Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, masih terdapat tunggakan tahun sebelumnya sebesar Rp365 juta, ditambah tunggakan hingga Juni 2026 sekitar Rp1 miliar.
Meski demikian, BPKAD memastikan kondisi tersebut telah diantisipasi melalui pengalokasian anggaran sebesar Rp20,6 miliar, lebih tinggi dibanding estimasi kebutuhan pembayaran yang berada di kisaran Rp20 miliar.
Menurut Mulyati, tunggakan tahun 2025 berasal dari pembayaran jasa medis puskesmas yang masih menjalani proses review nilai utang. Anggarannya telah tersedia dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2026 dan akan segera direalisasikan setelah proses verifikasi serta penetapan nilai utang selesai.
Sementara itu, tunggakan iuran bulan Juni 2026 terjadi karena pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada bulan tersebut belum terealisasi. Setelah pembayaran TPP dan TPG dilakukan pada Juli 2026, BPKAD memastikan kewajiban pembayaran iuran akan segera dituntaskan.
Dalam pertemuan tersebut, BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong atas komitmennya menjaga kepatuhan pembayaran iuran JKN sekaligus memastikan ketersediaan anggaran setiap tahun demi keberlangsungan Program JKN.
Pada kesempatan yang sama, Mulyati mengusulkan agar pemerintah daerah yang konsisten dan tepat waktu memenuhi kewajiban pembayaran iuran JKN diberikan penghargaan (reward). Menurutnya, bentuk apresiasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kepatuhan sekaligus memperkuat dukungan terhadap keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Melalui kegiatan desk penganggaran ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin kecukupan anggaran dan kelancaran pembayaran iuran JKN. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional serta memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal tanpa kendala administrasi.
