Parimo, Updatesulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyiapkan langkah untuk mengatasi persoalan anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah, khususnya di wilayah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
Salah satu upaya yang direncanakan adalah pembangunan sekolah terpadu satu atap yang mengintegrasikan jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam satu kawasan.
Rencana tersebut disampaikan Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, saat memberikan sambutan pada pelantikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pengukuhan Kepala Bappelitbangda di Kantor Camat Mepanga, Kamis (5/11/2026).
Erwin mengatakan, jauhnya jarak antara tempat tinggal dan fasilitas pendidikan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak tidak melanjutkan sekolah, terutama setelah menyelesaikan pendidikan SD.
“Ada desa yang begitu menamatkan SD, untuk ke SMP sangat jauh. Akhirnya di situ letak anak kita putus bersekolah,” ungkap Erwin.
Menurutnya, kondisi geografis sejumlah wilayah di Parigi Moutong membutuhkan pendekatan khusus agar anak-anak tetap dapat mengakses pendidikan hingga jenjang menengah atas.
Terkait rencana tersebut, Erwin mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan sekolah terpadu kepada pemerintah pusat. Usulan itu, kata dia, telah memperoleh persetujuan awal dari Menteri Pendidikan.
Pemerintah daerah selanjutnya diminta menyiapkan data pendukung dan lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan sekolah tersebut.
“Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa ini kami setujui. Kita diminta data untuk segera mempersiapkan lokasi pembangunan sekolah terpadu satu atap,” katanya.
Selain rencana pembangunan sekolah terpadu, Erwin juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir pemerintah daerah telah mengembalikan sekitar 2.000 anak yang sebelumnya tidak bersekolah untuk kembali mengakses pendidikan.
Meski demikian, ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak berhenti pada capaian tersebut. Pendataan anak tidak sekolah harus terus diperkuat agar tidak ada anak yang luput dari perhatian pemerintah.
Erwin secara khusus meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sunarti, untuk melakukan pendataan menyeluruh, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, tanpa terkendala kondisi geografis maupun jarak tempuh menuju sekolah.
Melalui pendataan ATS, pengembalian anak ke bangku pendidikan, serta rencana pembangunan sekolah terpadu, Pemkab Parigi Moutong berharap pemerataan akses pendidikan dapat semakin ditingkatkan dan angka anak tidak sekolah maupun putus sekolah terus ditekan.
