Parimo, Updatesulawesi.id – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan dari insan pers sebagai bagian dari upaya memperbaiki kebijakan dan mendorong pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Erwin saat membuka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 di Aula Hotel New Oktaria, Kelurahan Masigi, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 3–4 November 2026, diikuti sejumlah wartawan dari berbagai media cetak, elektronik, dan daring.
Dalam sambutannya, Erwin mengatakan kritik pers merupakan salah satu instrumen penting untuk mengingatkan pemerintah agar tetap berhati-hati dalam mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Silakan dikritik selagi itu baik untuk pemerintah, baik untuk masyarakat, terutama untuk pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong. Kritik itu membuat kita selalu sadar dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik,” tegasnya.
Menurut Erwin, pers memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi. Selain menyampaikan informasi kepada masyarakat, pers juga menjalankan fungsi kontrol sosial, menjadi ruang pertukaran gagasan, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Karena itu, ia menilai keberadaan wartawan yang profesional sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan partisipatif.
Erwin juga mengapresiasi pelaksanaan UKW sebagai upaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Menurutnya, wartawan harus memahami dan menerapkan kode etik jurnalistik serta mengutamakan akurasi, keberimbangan, dan tanggung jawab dalam setiap pemberitaan.
Terlebih, perkembangan teknologi digital dan media sosial membuat arus informasi semakin cepat dan sulit dikendalikan. Kondisi tersebut menuntut wartawan tidak hanya mengutamakan kecepatan, tetapi juga memastikan setiap informasi telah melalui proses verifikasi.
“Wartawan tidak hanya dituntut cepat dalam menyampaikan informasi, tetapi juga harus cermat, akurat, dan bertanggung jawab terhadap setiap berita yang dipublikasikan,” menjadi penekanan dalam arahannya.
Ia mengingatkan, informasi yang dipublikasikan media memiliki pengaruh terhadap pembentukan opini publik dan kondisi sosial masyarakat. Karena itu, kompetensi jurnalistik menjadi kebutuhan penting di tengah maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Harapkan Pers Tetap Kritis dan Profesional
Lebih lanjut, Erwin menyebut hubungan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan insan pers selama ini telah terjalin dengan baik.
Ia berharap hubungan tersebut terus dipertahankan melalui kemitraan yang sehat, tanpa menghilangkan independensi pers maupun tugas dan fungsi masing-masing pihak.
Bagi pemerintah daerah, pers dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi pembangunan sekaligus menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan terhadap pelayanan publik.
Terkait organisasi kewartawanan, Erwin juga berharap pelaksanaan UKW dapat mendukung penguatan kelembagaan pers, termasuk proses terbentuknya kepemimpinan definitif Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Parigi Moutong.
Ia menyatakan pemerintah daerah siap bersinergi dan mendukung kegiatan positif yang dilaksanakan insan pers di daerah.
“Kami Pemerintah Daerah akan terus bersama-sama dengan teman-teman wartawan. Jika ke depan ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh teman-teman wartawan, kami siap mendukung dan bersama-sama,” ungkapnya.
Mengakhiri sambutannya, Erwin menyampaikan selamat mengikuti UKW kepada seluruh peserta. Ia berharap kegiatan tersebut melahirkan wartawan yang kompeten, berintegritas, dan mampu menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Erwin secara resmi membuka Uji Kompetensi Wartawan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026.
Pelaksanaan UKW ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia insan pers, tetapi juga memperkuat peran media dalam mengawal kebijakan publik dan pembangunan daerah.
