Parimo, Updatesulawesi.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga sejumlah komoditas strategis setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara virtual, Senin (13/07).
Rakor tersebut diikuti Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Parigi Moutong, Aswini Dimpel, S.K.M., M.Kes., bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat menegaskan pentingnya menjaga inflasi nasional tetap terkendali melalui pengawasan harga berbagai komoditas pangan strategis, seperti beras, bawang putih, dan minyak goreng.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Aswini meminta seluruh OPD terkait segera bergerak melakukan pengawasan dan pengendalian harga di lapangan. Salah satu fokus utama adalah memastikan harga beras di pasaran tetap stabil, khususnya beras yang dijual di luar program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Menurutnya, pemerintah daerah akan melakukan penelusuran rantai distribusi beras, mulai dari tingkat penggilingan hingga pasar. Langkah ini bertujuan mengetahui struktur biaya dan harga jual yang wajar sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pengendalian harga sekaligus memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat.
Selain beras, Pemkab Parigi Moutong juga menaruh perhatian terhadap kenaikan harga ikan yang dinilai cukup signifikan. Aswini meminta instansi terkait mengidentifikasi penyebab lonjakan harga, baik akibat faktor cuaca, berkurangnya aktivitas melaut, distribusi, maupun meningkatnya biaya operasional nelayan.
“Hasil identifikasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah pengendalian yang tepat agar harga ikan tetap terjangkau tanpa merugikan nelayan,” ujarnya.
Dalam upaya memperkuat pengendalian inflasi, Pemkab Parigi Moutong juga akan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, pelaku usaha, dan instansi teknis. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan strategi pengendalian inflasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Di sektor pertanian dan usaha mikro, pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna meningkatkan kapasitas produksi serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga pasokan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, untuk menjaga stabilitas harga cabai, Pemkab akan melanjutkan program pemanfaatan pekarangan pangan dengan mengajak masyarakat menanam cabai di lingkungan rumah. Penyaluran bibit kepada petani juga dijadwalkan kembali pada Agustus mendatang guna memperkuat ketersediaan pasokan.
Adapun untuk komoditas bawang, pemerintah daerah berencana membangun kerja sama antara pelaku usaha dan pemasok agar distribusi berjalan lancar serta harga tetap terkendali. Pemantauan akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat produsen hingga pasar.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat ketersediaan pasokan, serta melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional.
