Parimo, Updatesulawesi.id – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, Nasir, mengungkapkan bahwa Kabupaten Parigi Moutong kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan Program Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun 2026. Program tersebut merupakan lanjutan dari pelaksanaan tahap pertama yang dimulai pada 2025.
Dalam sambutannya pada acara Serah Terima Lokasi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, Kamis (16/07), Nasir menjelaskan bahwa pada tahun 2025 Parigi Moutong hanya memperoleh satu lokasi pembangunan, yakni di Desa Bolano.
Melihat keberhasilan pelaksanaan tahap awal, pemerintah daerah kembali mengusulkan delapan lokasi pada tahun 2026 dan seluruhnya berhasil diakomodasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Alhamdulillah, pada tahun ini usulan delapan lokasi disetujui dan saat ini sudah memasuki tahap proses kontrak. Pelaksanaannya terbagi dalam empat paket pekerjaan, di mana setiap paket mencakup dua lokasi pembangunan,” kata Nasir.
Adapun delapan desa yang menjadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026 meliputi Desa Sama Bahari, Desa Dusunan, Desa Laemanta Utara, Desa Tada, Desa Sienjo, Desa Pelawa Baru, Desa Boyantongo, dan Desa Sausu.Meski demikian, pada tahap serah terima lokasi kali ini baru enam lokasi yang dapat diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sementara satu lokasi masih dalam proses verifikasi karena status lahannya belum memenuhi persyaratan (clean and clear), sehingga berpotensi dipindahkan ke lokasi lain yang dinilai lebih siap.
“Kemungkinan satu lokasi akan dialihkan. Nanti kami akan berkoordinasi langsung dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar proses pembangunan tetap berjalan sesuai jadwal,” jelasnya.
Nasir menerangkan, setelah proses serah terima lokasi dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan selesai, kementerian selanjutnya akan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada kontraktor atau pelaksana pembangunan.
Menurutnya, Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya melalui sektor kelautan dan perikanan. Karena itu, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan seluruh pihak.
“Kami berharap ke depan terjalin sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pengelola kawasan, sehingga program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor karena pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari dinas yang membidangi tata ruang, lingkungan hidup, hingga instansi teknis lainnya.
Selain itu, Nasir meminta dukungan penuh dari aparat penegak hukum, khususnya Polres dan Kejaksaan, untuk mengawal proses pembangunan sejak awal, terutama dalam penyelesaian persoalan status lahan agar tidak menghambat pelaksanaan proyek.
“Kami sangat berharap dukungan dari Polres dan Kejaksaan, terutama dalam memastikan persoalan status lahan dapat diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. Hal ini penting agar pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
