Parimo, Updatesulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (27/07).
Selain membahas strategi pengendalian inflasi, rapat juga mengulas kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Di Kabupaten Parigi Moutong, rakor dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Aswini Dimple, dan diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Perum Bulog Parigi Moutong, unsur TNI dari Koramil 08/Parigi, serta Polres Parigi Moutong.
Secara nasional, rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat langkah pengendalian inflasi, terutama terhadap komoditas beras dan minyak goreng yang masih mengalami kenaikan harga di sejumlah wilayah.
Berdasarkan hasil pemantauan pekan keempat Juli 2026, Kemendagri mencatat kenaikan harga beras terjadi di 152 kabupaten/kota, sementara harga minyak goreng meningkat di 109 kabupaten/kota.
Tomsi mendorong pemerintah daerah bersama Perum Bulog kembali mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Apakah tidak bisa kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi,” ujar Tomsi Tohir.
Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan Gerakan Pangan Murah mampu menekan gejolak harga dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga perlu kembali diperkuat di berbagai daerah.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Asisten II Setda Parigi Moutong, Aswini Dimple, menyampaikan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan pemerintah daerah setelah mengikuti rapat pengendalian inflasi bersama Gubernur Sulawesi Tengah.
Ia mengungkapkan, komoditas bawang merah masih menjadi salah satu penyumbang utama kenaikan harga di Kabupaten Parigi Moutong.
“Dua minggu lalu kami turun langsung ke lapangan. Dari hasil pemantauan, memang masih terdapat persoalan pada komoditas bawang merah yang harganya relatif tinggi,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemantauan, harga bawang merah di Pasar Tolai berkisar antara Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, sedangkan bawang merah kupas mencapai sekitar Rp45.000 per kilogram. Sementara itu, di Pasar Parigi, harga bawang merah telah mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram.
Selain bawang merah, pemerintah daerah juga menyoroti harga minyak goreng. Menurut Aswini, masyarakat di wilayah Parigi masih terbantu dengan keberadaan Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjual minyak goreng bersubsidi dari Bulog seharga sekitar Rp16.000 per liter.
Namun, kondisi berbeda dialami masyarakat di wilayah Toribulu dan sekitarnya yang belum terjangkau layanan RPK sehingga harus membeli minyak goreng dengan harga sekitar Rp22.000 per liter.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk lebih gencar menyosialisasikan lokasi penjualan pangan bersubsidi agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.
Aswini juga menyoroti harga beras yang kini telah menyentuh sekitar Rp15.000 per kilogram, meski Kabupaten Parigi Moutong dikenal sebagai salah satu daerah surplus produksi beras terbesar di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kerja sama antardaerah guna memperlancar distribusi pangan sehingga harga tetap stabil dan tidak dipengaruhi panjangnya rantai distribusi.
“Kita perlu mencari solusi bersama, termasuk menjalin kerja sama dengan daerah penghasil agar pasokan bawang merah maupun beras dapat masuk dengan harga yang wajar. Begitu juga minyak goreng, kita daerah penghasil kelapa, tetapi masyarakat masih membeli minyak dengan harga yang tinggi,” katanya.
Selain pengendalian inflasi, rakor juga membahas kelancaran distribusi BBM serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah sebagai bagian dari agenda strategis pemerintah pusat.
Melalui partisipasi dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok melalui pemantauan pasar secara berkala, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan berbagai langkah strategis guna mengendalikan inflasi dan melindungi daya beli masyarakat.
