Parimo, Updatesulawesi.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, mendorong percepatan pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pertanahan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan pertanahan dan tata ruang di daerah.
Hal itu disampaikan Zulfinasran saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Program KKN Tematik Pertanahan di Ruang Rapat Sekda Parigi Moutong, Rabu (9/9/2026).
Dalam rakor tersebut, Zulfinasran menekankan agar pelaksanaan program dilakukan secara terarah dengan tahapan kerja, pembagian tugas, target, serta jadwal yang jelas. Menurutnya, setiap tahapan harus dapat dipantau sehingga percepatan pelaksanaan program dapat dilakukan secara terukur.
“Setiap program harus memiliki tahapan yang jelas, termasuk pembagian tugas dan target waktu, sehingga progresnya dapat dipantau dan dievaluasi,” demikian arahannya dalam rakor tersebut.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penguatan data pertanahan melalui kegiatan pemetaan, pendataan dan pengukuran di lapangan.
Data tersebut diharapkan dapat mendukung penataan wilayah, mempercepat proses pendaftaran dan sertifikasi tanah, sekaligus memperkuat pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Untuk mendukung hal tersebut, koordinasi dan sinkronisasi data antarperangkat daerah dinilai penting. Data pertanahan yang tersebar di berbagai perangkat daerah perlu direkonsiliasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan program.
Zulfinasran juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam pelaksanaan KKN Tematik Pertanahan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya akademik dan mahasiswa untuk membantu kegiatan pemetaan, pengukuran serta pengumpulan data pertanahan di lapangan.
Rakor turut membahas kesiapan kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk penyelesaian Memorandum of Understanding (MoU) dan tindak lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Penentuan lokasi KKN juga menjadi salah satu agenda pembahasan. Lokasi kegiatan diharapkan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas pertanahan di lapangan sehingga program dapat segera dilaksanakan.
KKN Tematik Pertanahan merupakan salah satu dari sembilan program kerja sama strategis antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka mendorong transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang.
1. Integrasi LP2B/KP2B dengan Rencana Tata Ruang, untuk menyelaraskan data dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan rencana tata ruang daerah.
2. Optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan reforma agraria serta penanganan berbagai persoalan pertanahan.
3. Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan Daerah, yang diarahkan untuk mendukung penataan bidang tanah pada lokasi yang telah ditentukan sesuai kebutuhan pembangunan.
4. Percepatan Pendaftaran Tanah, guna mendorong tertib administrasi dan kepastian hukum atas bidang tanah.
5. Integrasi NIB-NOP, sebagai upaya menyinkronkan data pertanahan dan perpajakan sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6. Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai Zona Tanah, untuk memperkuat informasi mengenai nilai tanah melalui pemanfaatan data Zona Nilai Tanah (ZNT).
7. Percepatan RDTR Terintegrasi dalam Sistem OSS, guna memperkuat keterpaduan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) dalam pelayanan perizinan.
8. Integrasi Layanan Pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik (MPP), untuk mendorong keterpaduan pelayanan pertanahan dengan layanan publik lainnya.
9. KKN Tematik Pertanahan, melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dalam mendukung pendataan, pemetaan dan pengukuran pertanahan pada lokasi yang ditentukan.
Dalam pelaksanaannya, masing-masing perangkat daerah diharapkan menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk melakukan rekonsiliasi data lintas sektor serta mengawal integrasi program.
Pengelompokan program berdasarkan klaster dan perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk memperjelas pembagian tanggung jawab sekaligus memudahkan pemantauan progres.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah berharap sinergi antarpihak dapat diperkuat dan setiap program segera ditindaklanjuti sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, sembilan program strategis pertanahan dan tata ruang tersebut diharapkan dapat berjalan secara terpadu dan terukur, sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik, penataan ruang, pengamanan aset daerah dan optimalisasi pendapatan daerah.
