Parimo, Updatesulawesi.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring, Senin (7/9/2026).
Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan diikuti Asisten II Setda Kabupaten Parigi Moutong, Aswini Dimple, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong.
Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tito meminta pemerintah daerah meningkatkan pemantauan terhadap perkembangan harga komoditas pangan yang berpengaruh terhadap inflasi. Sejumlah komoditas seperti beras, cabai, dan bahan pangan lainnya menjadi perhatian karena pergerakan harganya dapat memengaruhi tingkat inflasi daerah.
Menurut Tito, pemerintah daerah perlu memiliki data perkembangan harga yang lengkap dan terkini, termasuk komoditas yang mengalami kenaikan maupun penurunan harga. Data tersebut diperlukan sebagai dasar dalam menentukan langkah intervensi.
“Yang perlu kita waspadai adalah komoditas yang mengalami kenaikan sehingga perlu segera dilakukan intervensi agar harga makanan dan minuman tetap terkendali,” ujar Tito.
Selain perkembangan harga, Tito mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi gangguan produksi pangan akibat kondisi cuaca, termasuk kemungkinan terjadinya kemarau panjang.
Untuk itu, koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan instansi terkait dinilai perlu diperkuat guna menjaga ketersediaan sekaligus keterjangkauan harga pangan.
Sementara itu, Tomsi Tohir menyampaikan sejumlah langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pemda diminta memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Pertemuan dan diskusi secara berkala diperlukan untuk memantau perkembangan indikator ekonomi serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dapat menghambat pertumbuhan.
Koordinasi juga perlu dilakukan bersama Bank Indonesia di daerah untuk membahas perkembangan ekonomi serta merumuskan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam sektor investasi, Tomsi meminta pemerintah daerah mengidentifikasi dan melaporkan secara jelas berbagai persoalan perizinan yang masih menjadi hambatan.
Informasi yang disampaikan, antara lain sektor investasi, nilai investasi, serta perusahaan yang mengalami kendala perizinan. Data tersebut diperlukan agar persoalan dapat dikoordinasikan dengan pemerintah pusat untuk memperoleh penyelesaian.
Di bidang pengendalian inflasi, Tomsi menekankan pentingnya pemerintah daerah melakukan intervensi lebih cepat terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan, terutama beras.
Selain beras, perkembangan harga ayam ras, cabai, dan minyak goreng juga perlu dipantau secara berkala untuk mengantisipasi fluktuasi harga yang terlalu tajam.
“Harapan kita dalam beberapa bulan ke depan, kenaikan dan penurunan harga yang tajam dapat ditekan melalui berbagai intervensi pemerintah,” kata Tomsi.
Pemkab Parigi Moutong selanjutnya diharapkan menindaklanjuti hasil rakor melalui penguatan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan, koordinasi lintas sektor, serta intervensi terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
