Parimo,Updatesulawesi.id — Bupati Parigi Moutong (Parimo) Erwin Burase mengungkapkan bahwa keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat ini menjadi beban cukup besar bagi keuangan daerah.
Pasalnya, sekitar Rp900 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Parimo terserap untuk membiayai gaji PPPK.
Menurut Erwin, kondisi ini terjadi lantaran pemerintah pusat belum mengakomodir sepenuhnya tanggungan gaji PPPK, meskipun pada awalnya dijanjikan akan ditanggung oleh pusat.
“PPPK saat ini menjadi beban daerah, karena gajinya tidak diakomodir oleh pemerintah pusat seperti janji awal. Akibatnya, daerah harus menanggung hampir 900 miliar rupiah dari APBD,” ujar Erwin usai menghadiri panen perdana di Kecamatan Kasimbar, Rabu (29/10).
Ia menambahkan, beban keuangan daerah semakin berat dengan adanya sekitar 1.300 PPPK berstatus paruh waktu yang mengusulkan perubahan status menjadi penuh waktu (full time).
“Pemda Parimo menjadwalkan untuk bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB guna membicarakan usulan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu,” jelas Erwin.
Bupati menegaskan, pihaknya tetap mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga PPPK, namun berharap pemerintah pusat turut bertanggung jawab atas kebijakan yang berdampak langsung terhadap fiskal daerah.
