Jakarta,Updatesulawesi.id – Bupati Parigi Moutong Erwin Burase bersama Wakil Bupati Abdul Sahid melaksanakan audiensi dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia M. Iftitah Sulaiman, Selasa (3/03), di Ruang Rapat Menteri Transmigrasi, Jakarta Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong turut didampingi Sekretaris Daerah Zulfinasran, Asisten Perekonomian Aswini Dimpel, tenaga ahli, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
Kehadiran mereka diterima langsung oleh Menteri Transmigrasi bersama jajaran pejabat eselon I dan direktur lingkup kementerian.
Sejarah Transmigrasi Sejak 1962Dalam pemaparannya, Bupati Erwin menyampaikan bahwa program transmigrasi di Parigi Moutong telah berlangsung sejak 1962, diawali dengan kedatangan 52 kepala keluarga (248 jiwa) asal Bali di Satuan Pemukiman (SP) Nambaru, Desa Sumber Sari, Kecamatan Parigi Selatan.
Program tersebut berlanjut pada 1967–1968 dengan masuknya 295 KK (1.453 jiwa) dari Bali dan Jawa di SP Torue dan SP Tolai. Pada tahun-tahun berikutnya, transmigran juga berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, DIY, Bali, NTB, termasuk melalui skema APPDT, swakarsa, pengungsi Poso, TPS dan TMS.
Menurut Bupati, kawasan transmigrasi telah menjadi fondasi penting pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.Potensi Besar Kawasan Bahari Tomini RayaBupati memaparkan, Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya memiliki potensi unggulan yang cukup signifikan, antara lain: Durian: 903,9 ton per tahunPadi: 3.742 ton per tahun Kelapa: 8.975 ton per tahunKakao: 2.437 ton per tahunPerikanan tangkap: 8.134 ton per tahun Perikanan budidaya: 2.759 ton per tahun Potensi tersebut dinilai strategis untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis agro-maritim.
Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi. Bupati mengungkapkan angka kemiskinan di Parigi Moutong masih mencapai 117.432 jiwa. Selain itu, dari total 330,61 km jalan kawasan, sepanjang 192,75 km dalam kondisi rusak.
Terdapat pula enam daerah irigasi dengan luas 1.008 hektare yang mengalami kerusakan, serta keterbatasan akses permodalan dan minimnya dukungan teknologi perikanan dan pengolahan hasil pertanian.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan kawasan transmigrasi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Erwin.
Usulan Strategis PemdaDalam audiensi tersebut, Pemkab Parigi Moutong mengajukan sejumlah usulan, antara lain:
1. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan TransmigrasiPembangunan RTJK sisa daya tampung (SDT)Pembangunan jalan lingkungan kawasanPembangunan tanggul abrasi pantaiPembangunan drainase tipe 702. Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan MasyarakatPengembangan lahan usaha kapal tangkap dan bagan apung Pembangunan sentral pelelangan ikan Pengembangan wisata bahari berbasis transmigrasi Penguatan koperasi nelayan Merah Putih Respons Menteri dan Peluang Investasi Menanggapi hal tersebut, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman menyatakan pihaknya akan mempelajari dan membahas seluruh usulan secara teknis di tingkat kementerian.
Ia menekankan pentingnya membangun sinergi dan kepercayaan antara pemerintah daerah dan pusat, terutama melalui program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
“Fokus kami adalah meningkatkan produktivitas masyarakat dengan membangun ekosistem ekonomi yang mampu membuka lapangan kerja, termasuk pengembangan desa modern,” ungkap Menteri.
Selain itu, Menteri juga menyampaikan adanya minat investor asal Tiongkok untuk pengembangan komoditas kelapa dengan kebutuhan lahan sekitar 2.000 hektare. Pemerintah daerah diminta menyiapkan kesiapan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Audiensi ini menjadi momentum strategis memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan pemerintah pusat dalam mendorong transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif, modern, dan berkelanjutan.
