Parimo, Updatesulawesi.id – Ketua Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027, Iqbal Karim, menegaskan pentingnya forum Musrenbang sebagai wadah strategis dalam menyempurnakan arah kebijakan pembangunan daerah (30/03).
Dalam laporannya, Iqbal yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi, menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan daerah.
Ia menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum perencanaan tahunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan guna menyempurnakan rancangan RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2027.
“Melalui forum ini, kita diharapkan mampu menyepakati isu-isu strategis pembangunan daerah, menentukan prioritas pembangunan, serta merumuskan usulan program yang telah dihimpun dari tingkat desa dan kecamatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa berbagai usulan yang dibahas juga merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD yang telah dihimpun dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.
Kegiatan Musrenbang RKPD tingkat kabupaten tersebut dilaksanakan pada Senin, 30 Maret 2026, bertempat di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong. Forum ini diikuti oleh berbagai unsur, mulai dari pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, camat, unsur Forkopimda, hingga perwakilan masyarakat.
Adapun narasumber yang turut memberikan pemaparan dalam kegiatan tersebut berasal dari Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kepala Bapelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, baik secara langsung maupun melalui daring.
Iqbal Karim juga mengingatkan bahwa tahun 2027 merupakan tahun kedua dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Oleh karena itu, ia berharap dokumen RKPD tidak hanya menjadi pelengkap administratif dalam penyusunan APBD, tetapi benar-benar menjadi pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Kami berharap RKPD 2027 dapat menjadi acuan yang jelas terkait prioritas pembangunan dan program yang harus diintervensi, sehingga seluruh perangkat daerah memiliki arah yang sama dalam menjalankan pembangunan,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk berkomitmen menjadikan dokumen perencanaan tersebut sebagai pedoman bersama, baik di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah, demi terwujudnya pembangunan yang lebih terarah dan berdampak bagi masyarakat Parigi Moutong.
