Parimo,Updatesulawesi.id – Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menegaskan proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 harus berjalan objektif, profesional, dan bebas dari intervensi.
Penegasan itu disampaikan saat membuka pelaksanaan Uji Potensi, Kompetensi Manajerial, dan Sosial Kultural seleksi terbuka JPT Pratama di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Sabtu (16/05).
Dalam sambutannya, Erwin meminta tim seleksi benar-benar mengedepankan penilaian berbasis kompetensi dan kemampuan peserta.
“Berkaitan dengan asesmen ini, seleksi terbuka atau lelang jabatan, saya sudah berulang kali menyampaikan kepada tim seleksi agar menilai secara objektif. Asesmen ini untuk menguji kemampuan dan kompetensi yang dimiliki peserta,” tegasnya.
Erwin mengungkapkan, kekosongan sejumlah jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Parigi Moutong telah berlangsung hampir tiga tahun. Kondisi itu, menurutnya, berdampak pada efektivitas jalannya pemerintahan karena sejumlah OPD masih dipimpin pelaksana tugas (Plt).
“Kurang lebih tiga tahun jabatan ini kosong dan selama ini dijabat Plt. Tentunya ini sedikit mengganggu jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap proses seleksi dapat segera rampung sehingga pejabat definitif bisa segera dilantik dan bekerja maksimal mendukung program pemerintah daerah.
Bupati juga menekankan bahwa kepala OPD yang dibutuhkan saat ini bukan hanya pejabat dengan kemampuan administratif, tetapi sosok yang memiliki integritas, loyalitas, serta mampu melahirkan inovasi di tengah keterbatasan anggaran.
“Pemerintah daerah membutuhkan figur pemimpin birokrasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral, loyalitas terhadap organisasi, dan kemampuan berinovasi,” katanya.
Menurut Erwin, kemampuan berinovasi menjadi faktor penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah. Ia menilai kepala OPD harus mampu mencari terobosan dan memaksimalkan peluang dukungan program dari pemerintah pusat.
“Jangan hanya tahu menghabiskan anggaran perjalanan dinas. Kepala OPD harus mampu melahirkan gagasan dan ide-ide agar program pusat bisa masuk ke daerah,” ujarnya.
Ia bahkan mengaku akan melakukan wawancara langsung terhadap peserta yang masuk tiga besar di setiap jabatan yang dilelang. Dalam tahap itu, ia akan menguji sejauh mana kemampuan peserta dalam menerjemahkan visi-misi daerah dengan kondisi anggaran yang terbatas.
“Visi kita Parigi Moutong maju, mandiri, dan berkelanjutan melalui Gerbang Desa. Saya ingin melihat bagaimana peserta mampu menghadirkan inovasi yang minim anggaran tetapi berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Erwin juga menyinggung adanya peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi dan mengajukan sanggahan. Ia menegaskan seluruh proses administrasi sepenuhnya berada di bawah kewenangan tim seleksi.
“Kalau ada yang merasa tidak memenuhi syarat dan ingin menyanggah, silakan saja. Semua persyaratan diatur tim seleksi sesuai ketentuan pemerintah pusat,” tandasnya.
Seleksi terbuka JPT Pratama Pemkab Parigi Moutong tahun ini diikuti 76 peserta yang memperebutkan 19 jabatan kepala OPD yang masih kosong.
