Parimo,Updatesulawesi.id – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Meski demikian, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan strategis dan evaluasi kritis terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang membahas pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 (21/07).
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi NasDem menegaskan bahwa penyampaian pendapat akhir bukan sekadar memenuhi tahapan formal, melainkan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Setelah melakukan telaah mendalam terhadap dokumen pertanggungjawaban APBD serta mencermati jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi, NasDem menyampaikan sejumlah evaluasi yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Fraksi NasDem mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah.
Menurut fraksi tersebut, capaian WTP menunjukkan bahwa tata kelola administrasi dan sistem pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai koridor yang benar. Namun, NasDem mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir.
“Substansi keberhasilan fiskal bukan hanya memperoleh opini WTP, tetapi sejauh mana anggaran yang dibelanjakan mampu menyelesaikan persoalan dasar masyarakat,” tegas Fraksi NasDem.
Karena itu, pemerintah daerah diminta terus memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kepatuhan terhadap seluruh regulasi pengelolaan keuangan.
Di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi NasDem memberikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah merealisasikan PAD sebesar 106,08 persen, atau mencapai Rp190,79 miliar dari target Rp179,86 miliar.
Menurut NasDem, capaian tersebut mencerminkan adanya inovasi dalam optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, pemerintah diminta tidak cepat berpuas diri dan terus memperkuat digitalisasi sistem pemungutan, memperluas pemetaan objek pajak baru, serta meningkatkan kualitas pelayanan demi memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Sebaliknya, Fraksi NasDem menyoroti belum tercapainya target pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang hanya terealisasi sebesar 93,33 persen, atau sekitar Rp1,49 triliun dari target Rp1,59 triliun.
Meskipun memahami penjelasan pemerintah bahwa kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan fiskal nasional dan mekanisme penyaluran dana dari pemerintah pusat, NasDem meminta Pemkab Parigi Moutong meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait serta memastikan seluruh persyaratan administrasi dan indikator kinerja dipenuhi tepat waktu agar tidak menghambat penyaluran anggaran.
Catatan serius lainnya diarahkan kepada sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang hanya terealisasi 85,52 persen. Rendahnya capaian tersebut disebabkan belum optimalnya realisasi dana kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta klaim pelayanan kesehatan nonkapitasi yang dikelola Dinas Kesehatan.
Fraksi NasDem mendesak Dinas Kesehatan segera membenahi sistem verifikasi klaim dan mekanisme pembayaran agar potensi pendapatan daerah dari sektor pelayanan kesehatan tidak kembali hilang.
Dalam aspek belanja daerah, Fraksi NasDem mencatat realisasi belanja mencapai 92,22 persen, atau sekitar Rp1,70 triliun dari pagu Rp1,84 triliun.
Belanja operasional yang terealisasi 94,45 persen dinilai cukup baik. Namun pemerintah diminta memastikan setiap rupiah belanja rutin birokrasi benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sorotan paling tajam diberikan terhadap belanja modal yang hanya terealisasi 85,61 persen, atau sekitar Rp118,66 miliar dari alokasi Rp138,61 miliar.
Fraksi NasDem menilai rendahnya penyerapan belanja modal berarti banyak pembangunan yang tertunda, mulai dari jalan, jembatan, gedung sekolah hingga fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah didesak mempercepat proses lelang, memperbaiki perencanaan, serta memperketat pengendalian pelaksanaan proyek sejak awal tahun anggaran agar keterlambatan tidak terus berulang.
Sementara itu, terhadap Belanja Tidak Terduga (BTT) yang terealisasi 76,42 persen, Fraksi NasDem dapat menerima penjelasan pemerintah bahwa sisa anggaran tersebut merupakan bentuk kehati-hatian fiskal dalam menghadapi kondisi darurat.
Fraksi NasDem juga menyoroti besarnya sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp41,7 miliar.
Walaupun sebagian besar SILPA berasal dari dana yang penggunaannya telah ditentukan pemerintah pusat, seperti tambahan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana BOS, serta saldo Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), NasDem menilai besarnya SILPA tetap menunjukkan adanya kelemahan dalam akurasi perencanaan dan pelaksanaan program.
Fraksi NasDem meminta agar SILPA yang dapat digunakan kembali dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan secara cepat, tepat, dan selektif untuk membiayai program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pada bagian akhir pandangannya, Fraksi NasDem menegaskan bahwa seluruh kritik dan rekomendasi yang disampaikan bukan untuk mencari kelemahan pemerintah daerah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional DPRD dalam mengawal pembangunan daerah.
NasDem mengakui Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah menunjukkan capaian positif, khususnya dalam peningkatan PAD dan keberhasilan mempertahankan opini WTP. Namun, fraksi tersebut menilai masih diperlukan pembenahan serius, terutama dalam percepatan belanja modal dan peningkatan kualitas perencanaan anggaran agar pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Partai NasDem secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fraksi NasDem berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat sehingga tata kelola pemerintahan semakin baik dan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
