Parimo, Updatesulawesi.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun, persetujuan tersebut disertai penegasan agar evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tidak berhenti pada aspek administratif, melainkan diwujudkan melalui perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban konstitusional maupun administratif, tetapi merupakan cerminan integritas, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan dalam mengelola keuangan daerah yang bersumber dari amanat rakyat.
Fraksi PDI Perjuangan menilai laporan pertanggungjawaban APBD tidak boleh hanya dipahami sebagai pencapaian angka-angka keuangan. Lebih dari itu, laporan tersebut harus menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur sejauh mana anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Setiap keberhasilan harus dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan setiap kekurangan harus diakui, dibenahi, dan tidak boleh terulang pada pelaksanaan APBD di masa mendatang,” tegas Fraksi PDI Perjuangan.
Menurut fraksi tersebut, evaluasi yang sesungguhnya adalah keberanian pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Karena itu, rekomendasi hasil evaluasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal atau sekadar tertuang di atas kertas.
Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, ketepatan penganggaran, disiplin dalam pelaksanaan program, memperkuat fungsi pengawasan, serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Fraksi PDI Perjuangan juga menilai tantangan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong ke depan membutuhkan kepemimpinan yang visioner, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat pembangunan sekaligus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa komitmen tersebut harus dibuktikan melalui kerja nyata, konsistensi dalam menjalankan program pembangunan, serta kesungguhan mewujudkan visi Kabupaten Parigi Moutong yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan melalui gerakan pembangunan desa.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, desa harus ditempatkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah, pusat pelayanan publik, sekaligus penggerak utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus berorientasi pada penguatan desa sebagai fondasi pembangunan daerah.
Berdasarkan hasil pembahasan terhadap dokumen pertanggungjawaban APBD, penjelasan pemerintah daerah, serta berbagai masukan selama proses pembahasan di DPRD, Fraksi PDI Perjuangan akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Fraksi PDI Perjuangan berharap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong terwujudnya pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong.
