Parimo, Updatesulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus mempercepat transformasi sektor perkebunan melalui program hilirisasi kelapa dalam. Upaya ini diwujudkan dengan penyelenggaraan Forum Kemitraan Hilirisasi Kelapa Dalam Tahun 2026 yang digelar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) di Kantor Dinas TPHP, Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan, Kamis (30/07).
Forum tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemitraan antara petani, pelaku usaha, perbankan, dan pemerintah dalam mendorong peningkatan nilai tambah komoditas kelapa. Selain itu, kegiatan ini juga membuka peluang akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memperkuat permodalan kelompok tani.
Kepala Dinas TPHP Kabupaten Parigi Moutong, Dadan Priatna Jaya, mengatakan bahwa hilirisasi kelapa merupakan bagian dari strategi pembangunan pertanian yang selaras dengan program nasional, sekaligus menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan petani.
“Setelah swasembada pangan, fokus kita berlanjut pada hilirisasi sektor perkebunan. Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden dan arah kebijakan Kementerian Pertanian. Parigi Moutong memiliki dua komoditas perkebunan strategis nasional, yakni kakao dan kelapa dalam, yang harus terus dikembangkan agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Berdasarkan data Dinas TPHP, Kabupaten Parigi Moutong memiliki potensi perkebunan kelapa dalam seluas 29.399 hektare. Namun, sekitar 1.567 hektare di antaranya merupakan tanaman tua, rusak, atau tidak lagi produktif sehingga memerlukan peremajaan.
Untuk mendukung peningkatan produktivitas, Kementerian Pertanian mengalokasikan bantuan program peremajaan kelapa seluas 500 hektare pada tahun 2026.Sebanyak 300 hektare pada tahap pertama telah disalurkan di Kecamatan Parigi Tengah, Parigi Utara, Parigi Barat, Tomini, dan Bolano Lambunu. Sementara 200 hektare pada tahap kedua masih dalam proses verifikasi calon penerima serta pengujian bibit dan ditargetkan selesai disalurkan pada September 2026.
Dadan mengimbau seluruh ketua kelompok tani, penyuluh pertanian, dan UPTD agar aktif melakukan pendataan tanaman yang sudah tidak produktif sehingga program peremajaan dapat tepat sasaran.Selain peremajaan, pemerintah daerah juga mendorong penerapan sistem tumpang sisip dengan memanfaatkan ruang di bawah tegakan kelapa untuk menanam komoditas lain seperti kakao, jagung, maupun kedelai.
Menurut Dadan, pola tanam tersebut mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memberikan sumber pendapatan tambahan bagi petani tanpa harus mengalihfungsikan lahan perkebunan.
Forum kemitraan ini juga mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna membangun ekosistem agribisnis yang lebih kuat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama pihak off-taker didorong menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih pasti, sementara sektor perbankan membuka akses pembiayaan melalui KUR untuk mendukung pengembangan usaha tani.
Di sisi lain, jajaran kepolisian turut berperan dalam menjaga stabilitas dan mendukung program ketahanan pangan daerah, sedangkan sektor peternakan mendorong integrasi usaha melalui pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk organik dan limbah pengolahan kelapa sebagai pakan ternak.
Melalui penerapan sistem pertanian modern atau Advancing Agricultural System, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menargetkan produktivitas kelapa meningkat signifikan dari rata-rata 1,3 ton per hektare menjadi 3 hingga 4 ton per hektare.
“Semua upaya ini, mulai dari peremajaan tanaman, kemitraan dengan perbankan, hingga kepastian pasar melalui off-taker, bermuara pada satu tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani. Ini sejalan dengan visi Bupati Parigi Moutong untuk mewujudkan masyarakat yang Sejahtera Bersama,” pungkas Dadan.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap hilirisasi kelapa tidak hanya meningkatkan produktivitas perkebunan, tetapi juga memperkuat industri pengolahan, memperluas akses pasar, menciptakan lapangan kerja, serta menjadikan kelapa sebagai komoditas unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
