Parimo, Updatesulawesi.id – DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyoroti keberadaan packing house yang menjadi bagian dari aktivitas perdagangan komoditas daerah, khususnya durian, yang berpotensi menembus pasar ekspor.
Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Masboy Tonggiroh, mengatakan pemerintah daerah perlu mencari skema regulasi yang memungkinkan daerah memperoleh kontribusi dari aktivitas ekonomi tersebut tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Hal itu disampaikan Alfres saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, persoalan packing house sebelumnya telah menjadi pembahasan. Namun, pemerintah daerah tidak serta-merta dapat menarik pajak atau retribusi secara langsung dari aktivitas tersebut karena kewenangan pemungutan harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
“Harus lewat pusat dulu, kemudian turun. Ini yang menjadi persoalan,” ujarnya.
Alfres menegaskan, DPRD tetap mendorong agar aktivitas ekonomi yang bersumber dari komoditas lokal memberikan dampak nyata terhadap daerah.
Ia meminta bagian hukum pemerintah daerah mengkaji kemungkinan penyusunan regulasi yang dapat menjadi dasar bagi daerah memperoleh kontribusi dari aktivitas tersebut.
“Bagaimana kita bisa mendapatkan pendapatan dari aktivitas ini, ada kontribusinya. Tentu ini masih sementara dibincangkan. Paling tidak bagian hukum harus mencoba melihat ini,” katanya.
Menurut Alfres, komoditas yang diperdagangkan melalui packing house berasal dari Parigi Moutong sehingga manfaat ekonominya juga harus dapat dirasakan masyarakat dan pemerintah daerah.
“Kalau hasilnya dari kita, masa tidak ada imbasnya? Jangan sampai yang kita dapat hanya limbah,” tegasnya.
DPRD Dorong Pemda Perkuat Data Ekspor, Di tengah pembahasan tersebut, Anggota Komisi II DPRD Parigi Moutong, Fadli, menilai langkah paling mendesak yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memastikan data produksi dan nilai ekspor komoditas durian asal Parigi Moutong.
Menurut Fadli, pemerintah harus mengetahui secara pasti berapa volume produksi durian yang keluar dari daerah dan berapa nilai komoditas yang diekspor.
“Kita harapkan untuk jangka pendek sekarang pemerintah mendata hasil produksi. Sehingga bisa diketahui berapa produksi durian Parimo yang diekspor,” ujarnya.
Fadli mengatakan, data tersebut penting sebagai dasar pemerintah daerah memperjuangkan hak atau skema bagi hasil dari aktivitas perdagangan komoditas ekspor.
Ia menilai, apabila komoditas daerah telah masuk dalam skema perdagangan ekspor, maka pemerintah daerah perlu memastikan mekanisme kontribusi atau bagi hasilnya dapat diketahui secara jelas.
“Ini yang harus kita dorong. Pemerintah segera mendata berapa total nilai ekspor produksi durian kita, kemudian data itu disampaikan ke kementerian supaya kita bisa mendapatkan bagi hasilnya,” katanya.
Fadli juga menyinggung sektor perikanan yang menurutnya masih menghadapi persoalan serupa terkait pencatatan asal dan nilai komoditas yang keluar dari daerah.
Ia mencontohkan sebagian hasil perikanan dari Parigi Moutong yang dipasarkan melalui daerah lain, seperti Makassar, sehingga kontribusi ekonominya terhadap daerah asal perlu dihitung secara lebih jelas.
“Sekarang semuanya berbasis data. Kalau datanya jelas, kita bisa memperjuangkan kontribusi daerah,” ujarnya.
DPRD berharap pemerintah daerah tidak hanya melihat packing house sebagai fasilitas perdagangan, tetapi juga sebagai bagian dari rantai ekonomi komoditas lokal yang perlu dikelola agar memberikan nilai tambah bagi petani, masyarakat, dan pendapatan daerah.
