Parimo, Updatesulawesi.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan kegiatan peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Kabupaten Parigi Moutong merupakan kegiatan seremonial yang terbuka untuk masyarakat dan bukan kegiatan kampanye politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Anwar Hafid saat menghadiri peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat yang dirangkaikan dengan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW di Lapangan Permata, Kelurahan Masigi, Kabupaten Parigi Moutong, Minggu (13/9/2026).
Dalam sambutannya, Anwar mengatakan Partai Demokrat tahun ini mengusung tema yang menonjolkan karakter nasionalis dan religius. Rangkaian kegiatan, kata dia, di antaranya gerak jalan yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat serta Maulid Nabi.
Ia menegaskan, kegiatan seremonial seperti gerak jalan, perlombaan dan Maulid tidak dapat disamakan dengan kampanye politik.
“Ini bukan kampanye. Kita bedakan kampanye dengan kegiatan seremonial seperti ini, lomba dan sebagainya. Siapa saja boleh ikut,” kata Anwar.
Menurutnya, aturan yang berbeda berlaku apabila kegiatan yang dilaksanakan merupakan kampanye. Dalam konteks kampanye, kata Anwar, terdapat pembatasan terhadap pihak-pihak tertentu, termasuk aparatur sipil negara.
“Kalau acara itu kampanye, tidak boleh sembarang ikut. Seperti pegawai (ASN dan PPPK) tidak boleh, karena ini adalah perayaan yang terbuka untuk umum,” ujarnya.
Anwar juga menyebut kehadiran sejumlah pihak dari latar belakang politik berbeda dalam kegiatan tersebut sebagai salah satu alasan bahwa acara tersebut bersifat terbuka dan bukan kampanye.
“Buktinya di sini banyak partai yang hadir, termasuk Pak Bupati. Pak Bupati ini warnanya kuning,” ujar Anwar.
Pernyataan Gubernur tersebut muncul di tengah sorotan terhadap dugaan keterlibatan sejumlah ASN, baik PNS maupun PPPK, dalam rangkaian kegiatan HUT Partai Demokrat di Parigi Moutong.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena ASN memiliki kewajiban menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, sebelumnya mengatakan dugaan keterlibatan ASN perlu dilihat secara objektif untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan masing-masing pegawai dalam kegiatan tersebut.
“Artinya dipelajari dulu sejauh mana keterlibatannya di kegiatan itu,” kata Erwin saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu (13/9/2026).
Erwin meminta persoalan tersebut dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Parigi Moutong untuk memastikan aturan yang berlaku.
Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran dan aturan mengharuskan pemberian sanksi, maka ketentuan tersebut akan diterapkan.
“Kalau secara aturan harusnya diberikan sanksi, maka itu akan diberlakukan,” tegasnya.
Dengan demikian, pernyataan Gubernur Anwar Hafid menempatkan kegiatan HUT Demokrat sebagai kegiatan seremonial terbuka untuk umum, sementara pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tetap membuka ruang untuk menelusuri dugaan keterlibatan ASN berdasarkan aturan netralitas yang berlaku.
