Parimo, Updatesulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengakui belanja operasional perangkat daerah masih menjadi bagian dalam sejumlah program pemerintah. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap efektivitas program daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Irwan, mengatakan pemerintah daerah perlu memperbaiki proporsi belanja agar anggaran yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat memiliki porsi lebih besar.
Menurut Irwan, BPKP mendorong agar belanja program lebih diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya, organisasi perangkat daerah (OPD) tetap membutuhkan anggaran operasional untuk menunjang kegiatan.
“Memang teman-teman di OPD, di samping menganggarkan itu juga masih menganggarkan, misalnya operasionalnya mereka,” kata Irwan saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (30/9/2026).
Ia menjelaskan, kebutuhan operasional tersebut antara lain berkaitan dengan pendataan, transportasi, koordinasi, hingga pelaksanaan pertemuan dalam mendukung program pemerintah.
Meski demikian, Irwan sepakat agar porsi belanja operasional ditekan sehingga anggaran yang diarahkan langsung kepada masyarakat menjadi lebih besar.
“Saya sepakat, walaupun ada itu ke depannya kita memang porsikan yang sangat kecil, sehingga belanja yang langsung ke masyarakat itu porsinya jauh lebih besar daripada belanja operasional OPD,” ujarnya.
Irwan mencontohkan program penanganan stunting. Menurut dia, kegiatan seperti pendataan, sinkronisasi data, koordinasi, hingga penyaluran bantuan tetap membutuhkan dukungan biaya operasional.
Karena itu, ia menegaskan adanya catatan mengenai efektivitas program tidak serta-merta berarti kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
“Bukan habis dilaporkan kegiatan,” katanya.
Namun, Irwan mengakui pola penganggaran tersebut perlu diperbaiki. Ia mengatakan indikator dan sasaran program telah ditetapkan dalam proses perencanaan di Bappelitbangda, tetapi pada tahap pelaksanaan masih terdapat pengajuan kebutuhan operasional dari OPD.
Untuk perencanaan 2027, Pemkab Parigi Moutong berkomitmen menekan belanja operasional seminimal mungkin dan meningkatkan porsi anggaran yang diarahkan langsung pada sasaran program.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut atas hasil evaluasi BPKP.
“Karena kita harus menindaklanjuti hasil dari evaluasi BPKP,” kata Irwan.
Sebelumnya, BPKP Provinsi Sulawesi Tengah melakukan evaluasi terhadap 197 kegiatan Pemkab Parigi Moutong yang berkaitan dengan sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kemiskinan, dan penanganan stunting.
Dari 197 kegiatan tersebut, sekitar 160 kegiatan dinilai belum efektif. Evaluasi tersebut antara lain menyoroti ukuran hasil yang belum jelas, indikator yang belum tepat, serta keterkaitan kegiatan dengan tujuan pembangunan yang belum sepenuhnya terukur.
Irwan mengatakan pihaknya belum dapat merinci nilai anggaran pada masing-masing OPD yang masuk dalam evaluasi tersebut. Menurut dia, data tersebut perlu ditelaah terlebih dahulu.
“Saya harus buka data dulu, misalnya Dinas Pendidikan berapa, Dinas Kesehatan berapa,” ujarnya.
Pemkab Parigi Moutong selanjutnya akan menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan program dan anggaran 2027.
Perbaikan tidak hanya diarahkan pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada penataan proporsi belanja agar lebih terukur, sesuai sasaran, serta memberikan manfaat yang lebih besar dan langsung kepada masyarakat.
