Parimo, Updatesulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong meminta pemutakhiran data nelayan diperketat guna memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran. Data yang akurat diperlukan agar nelayan yang memenuhi persyaratan tidak kehilangan akses terhadap fasilitas subsidi pemerintah.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Muhammad Idrus, S.Pi., M.A.P., dalam Rapat Kerja Petugas Lapangan dan Penyuluh Perikanan yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Ketenagakerjaan di Hotel Anutapura, Parigi, Senin (9/11/2026).
“Seluruh petugas lapangan dan penyuluh perikanan harus melakukan pemutakhiran data nelayan secara by name by address. Data yang disajikan harus benar-benar akurat, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian pesan Bupati dalam sambutannya.
Pemutakhiran tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan DPRD Kabupaten Parigi Moutong pada Oktober 2026. Validitas data menjadi salah satu aspek penting dalam pengawasan pemanfaatan BBM bersubsidi bagi nelayan.
Erwin mengingatkan, kesalahan pendataan dapat merugikan nelayan yang sebenarnya memenuhi persyaratan. Sebaliknya, data yang tidak valid berpotensi membuka celah penyalahgunaan fasilitas subsidi oleh pihak yang tidak berhak.
Selain penataan data nelayan, Bupati juga meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mengevaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor kelautan dan perikanan selama Januari hingga Oktober 2026.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara penerimaan yang dilaporkan dengan jumlah dana yang telah disetorkan ke kas daerah.
Dalam sambutannya, Erwin turut mengingatkan petugas agar memahami dan memedomani Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 sebagai dasar pelaksanaan pajak dan retribusi daerah.
Di sisi lain, perlindungan nelayan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Petugas lapangan dan penyuluh perikanan diminta aktif menyosialisasikan manfaat jaminan sosial kepada masyarakat nelayan, mengingat aktivitas melaut memiliki risiko kecelakaan kerja.
Bupati juga menekankan pentingnya validasi statistik perikanan tangkap Semester I Tahun 2026 berdasarkan kondisi riil di lapangan. Data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Menutup sambutannya, Erwin berharap seluruh petugas lapangan dan penyuluh perikanan meningkatkan kedisiplinan, menjaga etika, serta mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas, khususnya dalam pengumpulan dan penyajian data sektor perikanan.
