
Parimo,Updatesulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah, Senin (12/01/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong ini diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tersambung secara virtual dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir.
Dalam arahannya, Tomsi menegaskan bahwa rakor pengendalian inflasi menjadi forum strategis untuk mengevaluasi sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan sepanjang tahun 2026. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.
Menurutnya, pengendalian harga beras menjadi indikator utama keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah, Perum Bulog, Kementerian Pertanian, serta unsur TNI dan Polri melalui pelaksanaan operasi pasar. Upaya tersebut dinilai efektif dalam meredam gejolak harga di tengah masyarakat.
Menjelang bulan suci Ramadan, Kemendagri meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan intensitas pemantauan harga kebutuhan pokok secara rutin. Selain itu, pengawasan distribusi dan ketersediaan pasokan pangan juga harus diperketat guna memastikan stabilitas harga tetap terjaga.
Dalam kesempatan tersebut, Tomsi juga menyinggung kondisi inflasi nasional tahun 2026 serta penanganan pascabencana di sejumlah daerah. Ia menyampaikan bahwa meskipun terjadi kenaikan harga di beberapa wilayah, inflasi nasional masih berada dalam rentang target yang ditetapkan pemerintah.
“Alhamdulillah, meskipun ada kenaikan di beberapa daerah, inflasi kita masih dalam batas yang terkendali,” ujarnya.
Selain isu inflasi, rakor ini juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah. Evaluasi difokuskan pada aspek perencanaan, penguatan regulasi, serta peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Melalui rakor ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Parigi Moutong.
















