Parimo, Updatesulawesi.id — Kementerian Sosial Republik Indonesia mendorong pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana.
Pembentukan KSB tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Torue, Rabu (19/8/2026). KSB Torue menjadi yang ketiga dibentuk di Kabupaten Parigi Moutong, sekaligus bagian dari upaya memperluas sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat.
Praktisi Kementerian Sosial RI, Yulius Arianto Daud, yang mewakili Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana (PSKB), mengatakan pembentukan KSB merupakan bagian dari perubahan paradigma penanggulangan bencana.
Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh hanya mengandalkan respons setelah bencana terjadi. Upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan harus diperkuat sejak sebelum bencana datang.
“Kerawanan bencana yang cukup tinggi, mulai dari banjir sampai gempa bumi, membuat paradigma penanggulangan bencana harus diubah. Dari yang sifatnya responsif pada saat terjadi, menjadi preventif dan mitigasi kesiapsiagaan sebelum terjadi,” jelas Yulius.
Ia menilai masyarakat merupakan unsur paling penting dalam sistem kesiapsiagaan karena menjadi pihak yang pertama kali menghadapi situasi darurat di wilayahnya.
Karena itu, KSB berbasis masyarakat dirancang untuk menempatkan warga bukan sekadar sebagai objek penerima bantuan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri dan membantu orang lain ketika bencana terjadi.
“Kampung Siaga Bencana Berbasis Masyarakat adalah instrumen untuk memastikan keluarga tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek aktif yang tahu cara menyelamatkan diri dan sesama secara mandiri pada 24 jam pertama bencana,” ujarnya.
Yulius menegaskan, KSB tidak akan berjalan maksimal jika hanya dibebankan kepada satu instansi. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar sistem penanggulangan bencana di tingkat masyarakat dapat berjalan secara terpadu.
Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah daerah, Dinas Sosial, BPBD, TNI, Polri, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa.
“KSB tidak akan berjalan tanpa kolaborasi antara Dinas Sosial, BPBD, TNI, Polri, Kecamatan, dan Desa. Semuanya bergerak dalam satu komando yang berintegrasi,” katanya.
Menurut Yulius, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam pelaksanaan KSB. Melalui sosialisasi dan pelatihan, warga dipersiapkan untuk mengambil peran ketika terjadi bencana, termasuk dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Persiapan itu mencakup penyediaan lumbung sosial, makanan dan logistik, hingga pemetaan jalur evakuasi yang dapat digunakan masyarakat ketika kondisi darurat terjadi.
“Melalui pemberdayaan sumber daya dan sosialisasi ini, kita membentuk garda terdepan, menyiapkan lumbung sosial, makanan dan logistik, serta memetakan jalur evakuasi yang diperlukan,” ungkapnya.
Kesiapan masyarakat dinilai semakin penting pada fase awal bencana, ketika bantuan dari luar wilayah belum tentu dapat segera tiba. Dalam kondisi tersebut, kemampuan warga untuk melakukan evakuasi, memberikan pertolongan awal dan memenuhi kebutuhan dasar menjadi bagian penting dalam menyelamatkan korban.
Karena itu, keberadaan KSB diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas masyarakat, tetapi juga mempercepat koordinasi antara warga dan pemerintah dalam mengambil keputusan saat kondisi darurat.
Yulius berharap KSB Kecamatan Torue tidak berhenti pada kegiatan pembentukan atau seremoni semata. Setelah dibentuk, KSB harus menjadi wadah masyarakat untuk terus berlatih, memperkuat koordinasi dan membangun kesiapsiagaan secara berkelanjutan.
“Kami berharap KSB Kecamatan Torue ini menjadi model percontohan yang aktif, mandiri, berkelanjutan, dan bukan sekadar seremonial belaka. Selamat berlatih, tetap jaga keselamatan, dan selamat tangguh,” pungkas Yulius.
