Parimo, Updatesulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai menggelar tes urine bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah nyata memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan.
Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, menjadi pejabat pertama yang menjalani pemeriksaan pada Selasa (21/07), sebelum diikuti para pejabat dan ASN dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Abdul Sahid, pelaksanaan tes urine yang berlangsung selama dua hari tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mendukung pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di daerah.
“Ini adalah langkah preventif yang kami lakukan. Pemerintah ingin memastikan lingkungan birokrasi bebas dari penyalahgunaan narkoba sehingga ASN dapat menjadi teladan bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setelah pemeriksaan terhadap ASN selesai, program serupa juga akan menyasar anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong sebagai bagian dari komitmen bersama membangun pemerintahan yang bersih dan bebas narkoba.
Abdul Sahid menegaskan, tes urine bukan bertujuan mencari kesalahan ataupun menghukum pegawai, melainkan sebagai langkah pembinaan dan pencegahan dini. Karena itu, ASN yang tidak hadir atau berupaya menghindari pemeriksaan tetap akan ditelusuri.
“Apabila ada ASN yang tidak hadir, tetap akan kami cari. Kami bukan mencari kesalahan, tetapi ingin memperbaiki agar penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Parigi Moutong tidak semakin parah,” tegasnya.
Ia mengatakan, pemerintah akan membedakan penanganan terhadap ASN yang terbukti menggunakan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku.
Bagi ASN yang diketahui sebagai pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba, pemerintah akan mengedepankan langkah pembinaan dan rehabilitasi melalui kerja sama dengan instansi terkait.
Namun, apabila ditemukan keterlibatan sebagai kurir, agen, maupun pengedar narkotika, kasus tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan.
Tak hanya menyasar aparatur pemerintah, Pemkab Parigi Moutong juga berencana memperluas pelaksanaan tes urine ke lingkungan pendidikan sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini.
Sebagai tahap awal, dua sekolah akan dijadikan lokasi pengambilan sampel. Langkah ini dilakukan karena pemerintah menilai peredaran narkoba mulai mengancam kalangan pelajar.
“Peredaran narkoba ini sudah merambat ke anak-anak sekolah. Sebagai sampel, ada dua titik sekolah yang akan kami laksanakan. Harapan kami sekolah-sekolah lain bisa berpikir dan mewaspadai hal tersebut,” kata Abdul Sahid.
Meski demikian, ia mengakui pelaksanaan tes urine secara menyeluruh di seluruh sekolah masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran daerah.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap program tersebut dapat diperluas secara bertahap apabila dukungan anggaran telah tersedia, sehingga upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lingkungan pemerintahan hingga dunia pendidikan.
