Jakarta, Updatesulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan keseriusannya mendukung Program Sekolah Rakyat dengan menyerahkan dokumen readiness criteria kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Dokumen tersebut diserahkan langsung Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, saat melakukan audiensi bersama Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono di Gedung Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, Senin (11/05).
Audiensi itu turut dihadiri sejumlah pejabat utama Kementerian Sosial, staf ahli kementerian, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan DPRD Parigi Moutong.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu agenda strategis pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem dan kelompok rentan sosial.
“Presiden menginginkan seluruh masyarakat Indonesia bisa tersenyum dan hidup lebih sejahtera. Negara harus hadir untuk anak-anak yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan yang layak, termasuk di wilayah terpencil dan rentan,” ujar Agus Jabo.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak putus sekolah, keluarga miskin ekstrem, hingga komunitas rentan agar memperoleh pendidikan layak yang dibarengi pembinaan karakter dan dukungan sosial secara berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah pusat saat ini terus mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah melalui kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam kesempatan itu, Agus Jabo memberikan apresiasi terhadap kesiapan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dinilai serius mendukung program nasional tersebut.
“Kami mengapresiasi kesiapan Kabupaten Parigi Moutong. Hasil audiensi dan kesiapan daerah ini akan segera kami sampaikan kepada Menteri Sosial untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Wakil Menteri Sosial bahkan mengaku terkesan dengan laporan serta langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah daerah, terutama dalam menangani persoalan pendidikan dan sosial di wilayah terpencil serta komunitas adat.
“Kalau semua daerah laporannya seperti ini, saya yakin Pak Menteri akan sangat senang. Karena daerah tidak hanya menyampaikan usulan, tetapi juga menunjukkan kesiapan dan program nyata yang sudah berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh Program Sekolah Rakyat sebagai solusi bagi anak-anak putus sekolah dan masyarakat kurang mampu.
Erwin mengungkapkan, Pemkab Parigi Moutong telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 9,2 hektare guna mendukung pembangunan Sekolah Rakyat dan berharap daerahnya dapat masuk pada tahap ketiga pembangunan nasional tahun ini.
“Kami sangat berharap Parigi Moutong bisa masuk tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini. Kesiapan lahan dan dokumen pendukung telah kami siapkan sebagai bentuk keseriusan daerah,” ujar Erwin.
Ia juga menjelaskan kondisi geografis Parigi Moutong yang memiliki wilayah pesisir sepanjang sekitar 512 kilometer dengan tantangan akses pendidikan di sejumlah kawasan terpencil.
Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat sangat strategis untuk menjangkau anak-anak yang selama ini belum mendapatkan layanan pendidikan secara maksimal.
“Masih terdapat ribuan anak yang belum bersekolah dan tersebar di beberapa wilayah. Karena itu, program ini sangat penting agar anak-anak kita memperoleh akses pendidikan yang layak sekaligus pembinaan sosial,” katanya.
Selain mendorong pembangunan Sekolah Rakyat, Pemkab Parigi Moutong juga mulai memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari komunitas adat terpencil.
Erwin menyebut, pemerintah daerah telah bekerja sama dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung untuk memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak dari komunitas adat terpencil.
“Kami ingin memastikan anak-anak dari komunitas adat terpencil juga memperoleh hak pendidikan yang sama. Saat ini sudah ada anak-anak yang difasilitasi menempuh pendidikan di Poltekesos Bandung melalui dukungan Kementerian Sosial,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintah daerah juga terus melakukan koordinasi lintas sektor bersama Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan pihak terkait lainnya guna memastikan data anak tidak sekolah dapat terintegrasi sebagai dasar intervensi pemerintah pusat.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Parigi Moutong turut didampingi Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong Sutoyo, Ketua Komisi I DPRD Parigi Moutong Moh. Irfain, jajaran anggota DPRD, serta sejumlah pejabat Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, termasuk Sekretaris Dinas Sosial Syafaat Pampi.
