Jakarta, Updatesulawesi.id – Merespons rentetan bencana gempa bumi dan banjir yang melanda Kabupaten Parigi Moutong sepanjang Juni 2026, anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong yang tergabung dalam Lintas Komisi melakukan kunjungan kerja konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Plt. Kepala Subbidang Direktorat Penanganan Darurat BNPB RI, Johan Fredi Pakpahan, S.Sos, sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana di Parigi Moutong.
Rombongan DPRD dipimpin Sutoyo, S.Sos, didampingi Mohamad Irfain, SH, Imam Muslihun, S.Sos, Yushar, Arnol, SH, Rusno Tanriono, Hi. Wardi, SH, dan Hi. Sami.Langkah cepat ini dilakukan menyusul gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Parigi Moutong dan menyebabkan kerusakan rumah warga di Desa Torue dan Desa Tolai, serta merusak sejumlah fasilitas umum.
Di saat yang sama, curah hujan tinggi juga memicu banjir di Kecamatan Parigi, Parigi Selatan, Parigi Barat, dan Balinggi yang berdampak pada ratusan rumah warga, infrastruktur, serta lahan pertanian masyarakat.
Dorong Tambahan Dana dan Penguatan MitigasiDalam pertemuan tersebut, DPRD Parigi Moutong mengajukan sejumlah aspirasi strategis yang mencakup empat aspek utama penanggulangan bencana, yakni kebijakan dan anggaran, mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada sektor kebijakan dan anggaran, DPRD meminta penjelasan terkait mekanisme penambahan Dana Siap Pakai (DSP), persyaratan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta peluang program insentif bagi daerah yang mampu meningkatkan indeks ketahanan bencana.
Di bidang mitigasi, DPRD mendorong BNPB untuk mendukung pembaruan peta risiko bencana secara lebih detail, pemasangan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) banjir bandang di daerah rawan, serta penguatan program Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan pesisir Teluk Tomini.
Selain itu, DPRD juga memperjuangkan percepatan distribusi logistik saat akses darat terputus akibat longsor, penambahan armada perahu karet maupun kendaraan amfibi, serta percepatan penyediaan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak.
Fokus Pemulihan Infrastruktur dan Ekonomi Masyarakat Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, DPRD Parigi Moutong menyoroti status usulan pembangunan tanggul pengendali banjir dan normalisasi sungai yang telah diajukan sebelumnya. Selain itu, dibahas pula mekanisme akuntabilitas penggunaan dana kebencanaan serta program pemulihan ekonomi bagi sektor pertanian dan perikanan yang terdampak cukup parah.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Plt. Kasubbid Direktorat Penanganan Darurat BNPB RI, Johan Fredi Pakpahan, menyambut baik langkah proaktif DPRD Parigi Moutong. Menurutnya, Parigi Moutong merupakan daerah yang memiliki kerawanan tinggi terhadap gempa bumi dan bencana hidrometeorologi sehingga membutuhkan perhatian khusus.
BNPB, lanjut Johan, berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk menyelaraskan mekanisme penetapan status tanggap darurat agar bantuan logistik, dukungan armada evakuasi, dan penyaluran bantuan kedaruratan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
Melalui koordinasi tersebut, DPRD Kabupaten Parigi Moutong berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BNPB RI semakin diperkuat sehingga proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman bencana di masa mendatang.
