Parimo,Updatesulawesi.id – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, S.Kom, secara resmi membuka Workshop Information Technology Security Assessment (ITSA) bagi Aplikasi Mandiri Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong di Lantai II Kantor Bupati, Rabu (24/06).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam memperkuat tata kelola keamanan informasi serta meningkatkan ketahanan sistem elektronik pemerintah daerah di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
Dalam sambutannya, Bupati Erwin Burase menyampaikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika atas inisiatif penyelenggaraan workshop yang dinilai sangat relevan dengan tantangan transformasi digital saat ini.
Menurutnya, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah mendorong perangkat daerah untuk terus berinovasi melalui pengembangan berbagai aplikasi layanan publik. Namun di balik kemajuan tersebut, ancaman keamanan siber juga semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius.
“Transformasi digital harus diiringi dengan penguatan sistem keamanan informasi. Kemajuan teknologi tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga risiko berupa kebocoran data, peretasan sistem, hingga penyalahgunaan informasi yang dapat mengganggu pelayanan publik,” ujar Erwin.
Ia menegaskan bahwa Workshop IT Security Assessment menjadi sarana penting untuk mengidentifikasi potensi kerentanan sistem, mengevaluasi tingkat keamanan aplikasi pemerintah, serta merumuskan langkah-langkah mitigasi guna melindungi data dan layanan publik dari berbagai ancaman siber.
“Melalui kegiatan ini, kita dapat mengidentifikasi potensi risiko keamanan, melakukan evaluasi terhadap aplikasi yang digunakan, serta menyusun strategi penguatan sistem demi menjaga keamanan data dan layanan publik,” tambahnya.
Bupati juga menekankan bahwa pelaksanaan workshop sejalan dengan amanat Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, dan keaslian informasi yang dikelola pemerintah.
Lebih lanjut, Erwin menyoroti peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengoordinasikan urusan komunikasi, informatika, persandian, dan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah. Ia berharap seluruh peserta mampu meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam menerapkan standar keamanan informasi serta praktik terbaik dalam pengelolaan sistem elektronik.
“Keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Kolaborasi yang kuat sangat diperlukan untuk membangun ekosistem pemerintahan digital yang aman, andal, dan terpercaya,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Bupati berharap kegiatan tersebut mampu memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas keamanan sistem elektronik pemerintah daerah sekaligus mendukung pelayanan publik yang semakin efektif, aman, dan terpercaya bagi masyarakat Kabupaten Parigi Moutong.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong, Hairudin, selaku Ketua Panitia, menjelaskan bahwa workshop tahun ini mengusung tema “Aplikasi Aman, Data Terlindungi, Pelayanan Publik Berkualitas.”
Menurut Hairudin, keamanan informasi telah menjadi salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Meningkatnya ancaman siber menuntut setiap organisasi untuk memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko keamanan informasi secara efektif.
“Workshop ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi, khususnya dalam memahami konsep, metode, dan implementasi penilaian keamanan teknologi informasi sesuai standar dan praktik terbaik yang berlaku,” jelasnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Tatin Supriatin, S.Kom., Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Materi yang disampaikan berfokus pada pelaksanaan IT Security Assessment serta penguatan kapasitas aparatur dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko keamanan pada aplikasi pemerintahan.
Workshop diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para kepala subbagian, serta operator aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta budaya sadar keamanan informasi yang mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang modern, aman, dan berkelanjutan.
