Parimo, Updatesulawesi.id – Kritik terhadap kedisiplinan aparatur di lingkungan DPRD Kabupaten Parigi Moutong datang dari internal lembaga legislatif sendiri. Anggota Komisi I DPRD Parigi Moutong, Chandra, meminta pimpinan DPRD menegur Sekretariat DPRD terkait kedisiplinan pejabat dan pegawai dalam mendukung aktivitas kelembagaan.
Sorotan itu disampaikan Chandra dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (15/9/2026), di Gedung DPRD Parigi Moutong.
Chandra menilai, evaluasi terhadap kinerja pemerintahan tidak semestinya hanya diarahkan kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, DPRD juga perlu berani melakukan koreksi terhadap persoalan internal lembaganya sendiri.
“Selain mengoreksi instansi atau OPD, kita juga harus mengoreksi lembaga DPR ini,” tegas Chandra dalam rapat paripurna.
Sebagai anggota Komisi I yang memiliki mitra kerja dengan Sekretariat DPRD, Chandra secara khusus meminta pimpinan DPRD memberikan teguran kepada Sekretariat DPRD agar meningkatkan kedisiplinan serta menertibkan pejabat dan pegawai di lingkungan sekretariat.
Ia menyoroti kondisi ketika agenda paripurna akan berlangsung, tetapi keberadaan sejumlah pejabat dan pegawai justru harus dicari terlebih dahulu.
“Kalau sudah mau paripurna, kita dicari semua. Di mana pejabat, di mana pegawai,” ujarnya.
Menurut Chandra, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut kehadiran pegawai, tetapi berkaitan dengan fungsi Sekretariat DPRD dalam menunjang seluruh aktivitas dan kegiatan anggota legislatif.
Ia meminta sekretariat memastikan aparatur yang bertugas memberikan dukungan administratif maupun fasilitasi kelembagaan menjalankan tanggung jawabnya secara tertib dan disiplin.
“Melalui pimpinan, kami ingin mengkritisi agar pimpinan memberi teguran kepada Sekretariat DPR untuk mendisiplinkan dan menertibkan pejabat maupun pegawai di lingkup DPRD,” katanya.
Chandra menegaskan, tertib internal menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas kerja DPRD. Karena itu, ia mendorong pimpinan DPRD tidak hanya menerima kritik terhadap kinerja lembaga pemerintahan lain, tetapi juga melakukan pembenahan terhadap persoalan yang muncul di lingkungan DPRD sendiri.
Sorotan tersebut sekaligus menempatkan Sekretariat DPRD pada tuntutan untuk memastikan dukungan terhadap fungsi legislatif berjalan secara profesional, disiplin, dan responsif terhadap agenda kelembagaan.
