Parimo,Updatesulawesi.id – Praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di wilayah pesisir Parigi Moutong kian mengkhawatirkan.
Bupati Erwin Burase secara tegas meminta dukungan pengawasan laut yang lebih konkret dalam Rapat Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan 2026, Kamis (26/2/2026).
Dalam forum yang dihadiri Gubernur Anwar Hafid serta jajaran Forkopimda provinsi dan kabupaten, Bupati menegaskan bahwa illegal fishing bukan lagi persoalan biasa, melainkan ancaman serius terhadap keberlangsungan ekonomi ribuan nelayan pesisir.
Menurutnya, persoalan ini sebelumnya telah dibahas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk isu tambang ilegal. Namun praktik pengeboman ikan kini dinilai semakin berani, terorganisir, dan sistematis.
“Kami sudah melakukan sosialisasi intensif di seluruh kecamatan bersama Polairut Polres dan Polda. Plang peringatan sudah dipasang di titik-titik rawan. Tetapi praktik ini tetap berlangsung, bahkan semakin masif,” tegasnya.
Bupati mengungkapkan, jika sebelumnya pelaku beroperasi pada siang hari, kini mereka beraksi pada malam hari dengan menggunakan peredam suara untuk mengelabui aparat.
Modus ini membuat pengawasan semakin sulit dan membuktikan bahwa jaringan pelaku tidak lagi sporadis. Dampaknya sangat nyata. Sepanjang garis pesisir Parigi Moutong yang mayoritas dihuni nelayan tradisional, keluhan terus bermunculan.
Hasil tangkapan menurun drastis akibat ekosistem laut rusak dan ikan menjauh dari wilayah tangkap.
“Dalam radius sekitar dua kilometer dari titik ledakan, ikan akan menjauh dan sulit kembali. Nelayan kita sering pulang dengan tangan kosong,” ujarnya.
Kondisi ini memaksa sebagian nelayan beralih profesi menjadi pekebun karena penghasilan dari melaut tak lagi mencukupi kebutuhan keluarga.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemkab Parigi Moutong telah berkoordinasi dengan aparat Polairut yang mengusulkan dukungan tiga unit speed boat guna menjangkau wilayah tengah, selatan, dan utara.
Namun keterbatasan anggaran daerah, terutama untuk biaya operasional patroli laut, menjadi kendala serius.
“Kami berharap minimal satu unit speed boat dapat direalisasikan untuk memperkuat patroli. Pemerintah kabupaten siap memberikan dukungan sesuai kemampuan agar pengawasan berjalan rutin dan efektif,” katanya.
Ia menegaskan, pemberantasan illegal fishing tidak bisa hanya mengandalkan sosialisasi dan imbauan. Diperlukan patroli nyata, penindakan tegas, serta dukungan sarana prasarana yang memadai.
Melalui forum tersebut, Bupati berharap sinergi antara pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, dan pemerintah kabupaten diperkuat agar praktik illegal fishing dapat ditekan secara signifikan dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan Parigi Moutong tetap terjaga.
