Parimo, Updatesulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Gugus Tugas dan Operator Kabupaten Layak Anak (KLA) yang digelar di Hotel Anutapura, Jalur II Kampal, Kamis (16/4).
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi percepatan peningkatan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dari tingkat Pratama menuju Madya, sekaligus memperkuat pemahaman lintas sektor terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Mewakili Bupati Parigi Moutong, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Yusnaeni, menegaskan bahwa KLA bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan wujud nyata tanggung jawab bersama dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.
“Kabupaten Layak Anak adalah komitmen kolektif untuk memastikan setiap anak tumbuh dengan sehat, aman, terlindungi dari kekerasan, serta mendapatkan haknya secara utuh,” ujarnya saat membacakan sambutan Bupati.
Ia menjelaskan, anak merupakan aset penting pembangunan daerah dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga pendidikan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Melalui Gugus Tugas KLA, pemerintah daerah mendorong penguatan koordinasi dan integrasi program lintas sektor, sehingga setiap kebijakan dapat mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Yudiawati V. Windarrusliana, mengungkapkan bahwa saat ini Parigi Moutong masih berada pada kategori Pratama (dasar), sehingga diperlukan upaya percepatan untuk naik ke tingkat Madya.
“Tahun ini kami mendorong Parigi Moutong dan Kabupaten Poso untuk naik ke level Madya. Ini membutuhkan kerja bersama dan konsistensi dalam pemenuhan indikator,” jelasnya.
Ia menambahkan, terdapat 24 indikator KLA yang harus dipenuhi, meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan serta perlindungan khusus bagi anak.
Selain penguatan kebijakan, kegiatan ini juga membahas aspek teknis, termasuk tata cara pengisian indikator dan pelaporan KLA, agar data yang disampaikan lebih akurat dan terintegrasi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pun menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan dan dukungan penuh kepada kabupaten/kota, mengingat hingga saat ini belum ada daerah di provinsi tersebut yang mencapai kategori Madya.
Dengan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan, Parigi Moutong optimistis mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal.
“Mari kita pastikan setiap kebijakan yang kita ambil benar-benar melindungi dan berpihak pada masa depan anak-anak kita,” tutup Yusnaeni.
