Parimo, Updatesulawesi.id – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, Sunarti, membantah anggapan bahwa pemerintah daerah melakukan pembiaran terhadap kondisi bangunan SDK Ogomojolo yang belakangan viral di media sosial.
Menurutnya, upaya memperjuangkan rehabilitasi sekolah tersebut telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, jauh sebelum video kondisi ruang kelas rusak menjadi perhatian publik.
“Tidaklah bijak jika ada yang menganggap kami hanya menunggu pemerintah pusat atau baru bergerak setelah videonya viral. Usulan perbaikan SDK Ogomojolo sudah kami perjuangkan jauh sebelum video itu beredar,” tegas Sunarti, Minggu (2/8/2026).
Sunarti menjelaskan, bangunan yang terlihat dalam video viral merupakan ruang kelas lama yang hingga kini belum tersentuh program rehabilitasi. Sementara itu, sebagian ruang belajar di SDK Ogomojolo sebenarnya telah dibangun secara permanen dan masih digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.
Ia mengungkapkan bahwa usulan rehabilitasi sekolah tersebut secara rutin telah dimasukkan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) setiap tahun. Namun, pada skema Dana Alokasi Khusus (DAK) sebelumnya, terdapat persyaratan teknis yang membuat banyak sekolah di daerah terpencil sulit memperoleh bantuan.
Salah satu kendala utama, kata Sunarti, adalah ketentuan jumlah minimal peserta didik.
“Pada kebijakan sebelumnya, sekolah dengan jumlah siswa di bawah 60 orang belum menjadi prioritas penerima bantuan fisik. Inilah yang menyebabkan usulan SDK Ogomojolo belum dapat terakomodasi,” jelasnya.
Kini, lanjutnya, pemerintah pusat telah mengubah kebijakan melalui program revitalisasi sarana pendidikan. Sekolah-sekolah di wilayah terpencil mulai diprioritaskan tanpa lagi menjadikan jumlah siswa sebagai syarat utama.
Berdasarkan hasil pemutakhiran data Disdikbud Parigi Moutong, SDK Ogomojolo telah masuk dalam daftar usulan program revitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk gelombang kedua tahun 2026.
Meski demikian, Sunarti menjelaskan bahwa status tersebut belum menjamin sekolah akan langsung memperoleh bantuan. Masih ada sejumlah tahapan verifikasi dan seleksi sebelum pemerintah pusat menetapkan daftar penerima bantuan fisik.
“Saat ini SDK Ogomojolo sudah terdaftar pada gelombang kedua, tetapi belum masuk nominasi akhir. Dari ratusan sekolah yang diusulkan secara nasional, akan dilakukan seleksi kembali hingga ditetapkan sekolah penerima bantuan,” katanya.
Ia juga mengakui keterbatasan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam membiayai rehabilitasi sekolah yang mengalami kerusakan berat. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah hanya mampu menangani perbaikan ringan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU).
Karena itu, Disdikbud berkomitmen terus mengawal usulan rehabilitasi SDK Ogomojolo hingga ke pemerintah pusat. Koordinasi juga akan dilakukan dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Tengah serta tim revitalisasi dari Universitas Tadulako (Untad) untuk mempercepat realisasi program tersebut.
Sunarti berharap perhatian publik terhadap kondisi SDK Ogomojolo dapat menjadi momentum agar pemerintah pusat memberikan prioritas terhadap sekolah-sekolah di daerah terpencil yang masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
“Kami berharap dengan adanya perhatian publik ini, pemerintah pusat dapat memberikan prioritas sehingga proses alokasi bantuan untuk SDK Ogomojolo bisa segera direalisasikan. Harapan kami, anak-anak di daerah terpencil dapat belajar di ruang kelas yang aman, nyaman, dan layak,” pungkasnya.
