Parimo, Updatesulawesi.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Selain menyoroti penurunan proyeksi pendapatan daerah, Fraksi Gerindra juga mendorong pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan transparansi pembahasan anggaran, hingga memperkuat pembinaan olahraga dan legalisasi pertambangan rakyat.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong Masa Persidangan III Tahun 2026 sebagai tanggapan atas penjelasan Bupati Parigi Moutong mengenai Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.
Mengawali penyampaiannya, Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan menyampaikan pandangan umum fraksi. Fraksi juga menegaskan bahwa KUA-PPAS merupakan dokumen strategis yang menjadi dasar penyusunan APBD, sehingga pembahasannya harus dilakukan secara cermat dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, tepat sasaran, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurut Fraksi Gerindra, kebijakan anggaran harus mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar memenuhi aspek administratif dalam penyusunan APBD.
Fraksi Gerindra meminta agar proses pembahasan KUA-PPAS dilaksanakan tepat waktu dengan perencanaan yang matang, transparan, dan akuntabel. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) juga diminta lebih aktif menghadiri setiap pembahasan bersama DPRD agar proses penyusunan anggaran berjalan efektif.
Fraksi turut menyampaikan apresiasi kepada Wakil Bupati Parigi Moutong yang telah menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta jajarannya untuk lebih proaktif mengikuti seluruh agenda pembahasan anggaran bersama DPRD.
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra menekankan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang merata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi terhadap wilayah-wilayah yang masih membutuhkan pembangunan jalan, jembatan, talud, gedung sekolah, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur dasar lainnya agar pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh Kabupaten Parigi Moutong.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga mendorong percepatan pembentukan regulasi yang berkaitan dengan pertambangan rakyat agar aktivitas pertambangan emas masyarakat memiliki kepastian hukum dan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Fraksi Gerindra turut meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap pembinaan olahraga prestasi dengan mengacu pada regulasi nasional, termasuk ketentuan mengenai penghargaan bagi atlet serta pembinaan olahraga di lingkungan pendidikan.
Di sisi lain, Fraksi juga berharap Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dapat mendukung penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas TNI, seperti Markas Komando Korem, asrama, serta fasilitas pendukung lainnya sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sorotan utama Fraksi Gerindra tertuju pada penurunan proyeksi pendapatan daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam dokumen KUA-PPAS, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,448 triliun, lebih rendah dibandingkan target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2026 yang mencapai sekitar Rp1,822 triliun.
Menurut Fraksi Gerindra, penurunan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal daerah dalam membiayai program pembangunan.
Fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang menyebabkan turunnya proyeksi pendapatan tersebut, sekaligus memaparkan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk meningkatkan kembali kemampuan fiskal daerah.
“Kami berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyebab penurunan pendapatan tersebut serta menyiapkan strategi yang tepat agar kapasitas keuangan daerah dapat terus diperkuat,” demikian pandangan Fraksi Gerindra.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Partai Gerindra pada prinsipnya menyatakan menerima Rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Fraksi berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga APBD 2027 tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong secara berkelanjutan.
