Parimo,Updatesulawesi.id – Komisi II DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyoroti serius rendahnya capaian kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam evaluasi kinerja tahun 2026.
Ketua Komisi II DPRD Parigi Moutong, Mohammad Fadli, menegaskan persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah administrasi atau keterlambatan pelaporan. Rendahnya capaian kinerja harus ditelusuri hingga ke akar persoalan dan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikan Fadli dalam Rapat Kerja Evaluasi Kinerja OPD Tahun 2026, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, laporan kinerja yang disampaikan melalui sistem merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana program dan kegiatan setiap perangkat daerah berjalan. Tanpa laporan yang lengkap dan tepat waktu, pemerintah daerah maupun DPRD akan kesulitan memastikan apakah target yang telah ditetapkan benar-benar tercapai.
“Karena tanpa laporan itu tentu indikator-indikator kinerja lainnya tidak bisa diukur. Tidak ada output yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk evaluasi,” tegas Fadli.
Namun, Fadli mengingatkan agar rendahnya angka capaian tidak serta-merta dianggap hanya akibat persoalan pelaporan. Sebab, ketika sebuah OPD sudah menyampaikan laporan tetapi capaian kinerjanya tetap sangat rendah, persoalannya bisa jauh lebih mendasar.
Ia menyebut sejumlah kemungkinan yang perlu diperiksa, mulai dari kompetensi pejabat teknis, kekosongan pejabat yang bertugas melakukan input data, lemahnya pengendalian internal, hingga kemampuan pimpinan OPD dalam memastikan program berjalan sesuai target.
“Bisa kita menduga apakah memang pejabatnya yang tidak kompeten, terjadi kekosongan pejabat teknis dalam melaksanakan input data, atau pimpinannya tidak dapat mengendalikan,” ujarnya.
34 OPD di Bawah 20 PersenSorotan Fadli semakin tajam setelah mencermati hasil evaluasi yang menunjukkan masih banyak OPD dengan capaian kinerja sangat rendah.
Ia menyebut, dari evaluasi yang dibahas, hanya sekitar 12 OPD yang capaian kinerjanya dapat diukur oleh Bappelitbangda. Sementara sejumlah OPD lainnya memang telah menyampaikan laporan, tetapi capaian kinerjanya masih berada pada level rendah.
Bahkan, terdapat sekitar 34 OPD dengan capaian di bawah 20 persen, sementara 13 OPD berada di bawah 10 persen.
Menurut Fadli, angka tersebut tidak dapat dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Capaian yang sangat rendah dapat menjadi indikasi adanya persoalan dalam pelaksanaan program, pengendalian kegiatan, maupun koordinasi di internal OPD.
“Kalau yang nol persen, kita bisa berasumsi bahwa ini karena faktor tidak ada laporan sehingga kita tidak bisa mengukur kinerjanya. Tapi kalau yang empat persen, lima persen, ini bukan soal laporannya yang lambat. Ada masalah yang terjadi di tubuh OPD itu,” tegasnya.
Fadli menilai kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Sebab, jika rendahnya capaian kinerja terus berulang tanpa ada evaluasi mendalam, maka persoalan yang sama berpotensi kembali terjadi pada tahun berikutnya.
Minta Data 2024, Jangan Biarkan Masalah BerulangUntuk memastikan persoalan tersebut bukan sekadar kejadian sesaat, Fadli meminta Bappelitbangda Parigi Moutong menyajikan data kinerja OPD tahun 2024.
Data historis tersebut dinilai penting untuk melihat pola dan konsistensi kinerja masing-masing perangkat daerah. DPRD ingin mengetahui apakah OPD yang saat ini memiliki capaian rendah merupakan OPD yang sama yang sebelumnya juga mengalami persoalan serupa.
“Kami ingin melihat apakah di OPD yang sama ini juga pernah terjadi di tahun 2024,” katanya.
Menurutnya, perbandingan data antarperiode akan memberikan gambaran lebih jelas apakah rendahnya kinerja merupakan persoalan baru atau justru masalah lama yang belum pernah dituntaskan.
Fadli juga menyinggung kemungkinan lambatnya realisasi anggaran menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya capaian sejumlah OPD. Karena itu, evaluasi harus menghubungkan antara capaian program, realisasi kegiatan, penyerapan anggaran dan target yang telah ditetapkan.
Dengan begitu, evaluasi tidak berhenti pada pertanyaan “apakah OPD sudah melapor?”, tetapi bergerak lebih jauh pada pertanyaan “mengapa target belum tercapai dan siapa yang harus melakukan perbaikan?”Evaluasi Bukan Sekadar Mencari Kesalahan.
Fadli menegaskan evaluasi kinerja tidak dimaksudkan semata-mata untuk mencari kesalahan perangkat daerah. Namun, hasil evaluasi harus mampu menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan.
Ia mendorong setiap OPD untuk terbuka terhadap hasil evaluasi dan segera mengidentifikasi kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Di sisi lain, pimpinan OPD juga dituntut memperkuat pengawasan dan memastikan pejabat teknis menjalankan tugasnya secara optimal.
“Ini merupakan evaluasi bersama antara kita sebagai pelaksana pemerintahan daerah, termasuk DPRD,” pungkasnya.
Dengan capaian puluhan OPD yang masih berada di bawah 20 persen, evaluasi kinerja tahun 2026 kini tidak cukup berhenti pada persoalan kelengkapan laporan.
DPRD meminta pemerintah daerah membongkar penyebab rendahnya capaian, menelusuri rekam jejak kinerja, dan memastikan persoalan yang sama tidak terus berulang.
