Parimo, Updatesulawesi.id – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi Partai Golkar, Ni Wayan Leli Pariani, S.H., memanfaatkan momentum Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat di sejumlah desa yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) V.
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat guna menghimpun berbagai usulan pembangunan yang akan diperjuangkan dalam pembahasan program dan anggaran pemerintah daerah.
Sebagai legislator senior sekaligus Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Parigi Moutong, kehadiran Leli Pariani disambut antusias oleh ratusan warga. Reses dihadiri jajaran pemerintah kecamatan, para kepala desa dan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta perwakilan kelompok tani dan nelayan.
Dalam sesi dialog yang berlangsung interaktif, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang masih menjadi kebutuhan mendesak di wilayah mereka. Perbaikan infrastruktur menjadi aspirasi yang paling dominan, terutama pembangunan dan peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) serta Jalan Kantong Produksi (JKP) untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, warga juga mengusulkan bantuan sosial bagi rumah ibadah dan lembaga keagamaan, pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), penyediaan sarana penunjang bagi nelayan pesisir, hingga peningkatan pelayanan kesehatan di tingkat desa.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ni Wayan Leli Pariani menegaskan seluruh usulan masyarakat akan dihimpun dalam laporan resmi reses dan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Setiap usulan yang disampaikan masyarakat, khususnya terkait Jalan Usaha Tani, jalan kantong produksi, hingga program pemberdayaan kelompok perempuan dan lembaga keagamaan, merupakan kebutuhan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebagai wakil rakyat, saya berkomitmen mengawal seluruh aspirasi ini agar menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong,” tegas Leli Pariani.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Parigi Moutong Bidang Perempuan itu juga mengingatkan pemerintah desa dan kelompok masyarakat agar segera melengkapi dokumen administrasi serta proposal pendukung. Menurutnya, kelengkapan administrasi menjadi salah satu syarat penting agar usulan dapat diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Ia berharap sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan DPRD terus terjalin sehingga berbagai program pembangunan dapat direalisasikan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan reses berlangsung aman, tertib, dan penuh suasana kekeluargaan. Berbagai aspirasi yang dihimpun akan menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD sebagai bahan penyusunan program pembangunan Kabupaten Parigi Moutong yang lebih merata, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
