Parimo, Updatesulawesi.id — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mendorong masyarakat Desa Torue, Kecamatan Torue, untuk tidak hanya menjadi penerima informasi kebencanaan, tetapi mampu menjadi garda terdepan dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana.
Pesan itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana (KSB) yang digelar di Desa Torue, Rabu (19/8/2026).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, Idham Karandja, saat membacakan sambutan tertulis Bupati Parigi Moutong, mengatakan kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menekan risiko dan dampak bencana.
Menurutnya, kondisi geografis Parigi Moutong yang beragam tidak hanya menjadi kekayaan daerah, tetapi juga menyimpan potensi ancaman bencana, baik yang dipicu faktor alam, nonalam maupun aktivitas manusia.
Kecamatan Torue, kata Idham, menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena memiliki potensi kerawanan banjir bandang, khususnya saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi tersebut tidak terlepas dari keberadaan aliran sungai yang melintasi wilayah tersebut.
“Masyarakat adalah garda terdepan dalam penanggulangan bencana. Ketika bencana terjadi, masyarakat yang berada di lokasi adalah pihak yang pertama kali menghadapi situasi tersebut,” tegas Idham.
Ia mengatakan pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan sungai tetap menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi. Namun, pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas masyarakat.
Menurutnya, pengalaman menghadapi berbagai bencana menunjukkan bahwa kesiapan warga di tingkat paling dekat dengan lokasi kejadian sangat menentukan kecepatan respons dan keselamatan masyarakat.
Melalui KSB, warga diharapkan mampu mengenali potensi risiko di lingkungan masing-masing, melakukan langkah pencegahan, meningkatkan kesiapsiagaan, merespons kondisi darurat hingga ikut membantu proses pemulihan pascabencana.
Karena itu, masyarakat perlu dibekali pengetahuan praktis, mulai dari mengenali jalur evakuasi dan titik kumpul, memberikan pertolongan pertama, menyelamatkan kelompok rentan, hingga memahami mekanisme penyampaian informasi peringatan dini.
Idham menekankan, keberadaan KSB tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi atau sekadar seremoni. Program tersebut harus ditindaklanjuti melalui kegiatan yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai unsur.
Sinergi itu mencakup pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, BPBD, TNI/Polri, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, relawan serta masyarakat.
“Kita ingin membangun masyarakat Parigi Moutong yang bukan hanya tanggap ketika bencana terjadi, tetapi juga tangguh sebelum bencana datang. Masyarakat harus mampu mengubah pola pikir dari responsif menjadi siap dan mampu mengurangi risiko bencana,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan KSB di tingkat desa sejalan dengan visi “Parigi Moutong Maju, Mandiri, Berkelanjutan Melalui Gerbang Desa.”
Melalui program tersebut, masyarakat desa diharapkan memiliki kemampuan untuk melindungi diri, keluarga, lingkungan serta aset sosial dan ekonomi dari berbagai ancaman bencana.
Idham juga meminta seluruh peserta mengikuti materi sosialisasi dengan serius agar pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti di ruang kegiatan, tetapi dapat diterapkan di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, penanggulangan bencana bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk membangun sistem kesiapsiagaan yang kuat dari tingkat desa.
“Yang dibutuhkan adalah kebersamaan, koordinasi, kepedulian dan kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat agar risiko bencana dapat ditekan dan keselamatan warga lebih terjamin,” pungkasnya.
