Parimo, Updatesulawesi.id – Program Palu Mantap Pangan yang digagas Pemerintah Kota Palu terus dievaluasi untuk memastikan pemanfaatan lahan terbatas milik masyarakat mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus membantu menjaga stabilitas harga di daerah.
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, mengatakan program tersebut saat ini masih dalam tahap pengembangan. Pemerintah menargetkan pemanfaatan lahan sekitar satu hektare di setiap kelurahan untuk komoditas pangan yang telah ditetapkan.
Hal itu disampaikan Hadianto saat menghadiri Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) I PGRI Kabupaten Parigi Moutong di Hotel Ludya, Sabtu (5/9/2026).
“Alhamdulillah, sementara berprogres. Target kita per kelurahan itu satu hektare untuk satu komoditas. Ada lima komoditas yang ditetapkan dan menjadi pilihan dari sembilan kelurahan,” kata Hadianto.
Dengan skema tersebut, satu komoditas diharapkan dapat dikembangkan pada lahan sekitar sembilan hektare yang tersebar di sejumlah kelurahan.
Namun, Hadianto mengakui pelaksanaan program tersebut tidak sederhana. Kondisi geografis Kota Palu yang bukan merupakan wilayah pertanian maupun perkebunan menjadi salah satu tantangan. Selain itu, sebagian masyarakat juga tidak memiliki latar belakang sebagai petani atau pekebun.
Karena itu, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pola pendekatan yang digunakan agar pemanfaatan pekarangan maupun ruang terbatas milik warga tetap produktif.
“Palu karakternya bukan wilayah pertanian, bukan juga perkebunan. Karakter masyarakat juga bukan petani atau pekebun. Karena itu, pola pendekatan terus dievaluasi dan diperbaiki,” ujarnya.
Menurut Hadianto, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan awal, tetapi juga menyiapkan pendampingan melalui penyuluh, penyediaan bibit dan pupuk serta memastikan proses budidaya berjalan dengan baik.
Pemerintah juga menyiapkan skema pemasaran agar hasil produksi masyarakat memiliki pasar yang jelas.
Hadianto menegaskan, pemerintah tidak mengambil keuntungan dari hasil produksi masyarakat. Pemerintah justru berperan sebagai fasilitator sekaligus mediator agar hasil panen dari berbagai titik produksi dapat dikonsolidasikan dan disalurkan ke pasar-pasar di Kota Palu.
“Pemerintah tidak menjadi off-taker, tetapi kita pastikan hasil komoditas yang tersebar secara akumulatif itu nantinya masuk ke seluruh pasar di Kota Palu,” katanya.
Dengan pola tersebut, masyarakat yang memanfaatkan pekarangan rumah, meski dengan luasan terbatas, diharapkan dapat memperoleh hasil dari panen sekaligus memiliki kepastian pasar.
Namun, Hadianto mengingatkan agar program tersebut tidak hanya mengejar produksi tanpa memperhitungkan kesinambungan pasokan.
Menurutnya, konsistensi menjadi kunci agar kebutuhan pasar dapat dipenuhi secara stabil. Jangan sampai pasokan melimpah pada satu bulan, kemudian mengalami kekosongan pada bulan berikutnya.
“Jangan sampai bulan ini lancar masuk, kemudian bulan depan tidak. Kita tidak boleh seperti itu. Pastikan program ini berjalan sehingga supply untuk menghidupkan demand di pasar itu bisa stabil,” tegasnya.
Jaga Inflasi, Buka Potensi PendapatanHadianto mengatakan, program Palu Mantap Pangan memiliki dua tujuan penting, yakni membantu menjaga inflasi daerah dan membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh tambahan penerimaan melalui pemanfaatan lahan yang tersedia.
Menurutnya, lahan produktif tidak selalu harus dalam skala luas. Pekarangan rumah yang terbatas pun dapat menjadi sumber produksi apabila dikelola dengan pendekatan yang tepat.
Menariknya, pemerintah memastikan dukungan terhadap petani pekarangan tidak dibebankan kembali kepada masyarakat dalam bentuk biaya pendampingan maupun sarana produksi tertentu.
“Pemerintah dalam supply pupuk sampai off-taker mengirim masuk ke pasar, tidak mengambil sepeser pun,” jelasnya.
Meski demikian, Hadianto menekankan agar harga hasil produksi tetap dihitung secara rasional dan kompetitif.
Jika biaya produksi masyarakat mendapat dukungan pemerintah, harga jual tidak semestinya disamakan begitu saja dengan harga pasar yang menanggung berbagai komponen biaya produksi dan distribusi.
“Kalau harga pasar bawang Rp40 ribu, kemudian kita masuk dengan harga Rp40 ribu, jangan begitu. Harus diperhitungkan dengan baik karena tidak ada biaya transportasi, biaya pupuk dan biaya lainnya. Sehingga harus kompetitif,” ujarnya.
Terkait capaian target, Hadianto menyebut luasan lahan yang telah dimanfaatkan masih bervariasi. Sebagian lokasi telah mencapai satu hektare, sementara lokasi lainnya baru sekitar setengah hektare.
Ia menilai kondisi tersebut masih dapat dipahami karena Palu Mantap Pangan merupakan program yang relatif baru dan masyarakat yang terlibat tidak semuanya memiliki keterampilan bertani.
“Rata-rata luasan lahannya sangat variatif. Ada yang mencapai satu hektare, ada yang baru setengah hektare,” katanya.
Karena itu, menurut Hadianto, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengejar target tanpa memperkuat pendampingan. Kegagalan dalam budidaya justru harus dicegah sejak awal melalui pemilihan komoditas dan pengelolaan lahan yang sesuai.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi tanah dan kebutuhan air di masing-masing lokasi.
“Sekaligus juga mengukur unsur hara tanah. Apakah kondisi tanah cukup untuk tanaman A, tanaman B atau tanaman C,” jelasnya.
Ia menambahkan, karakter setiap komoditas berbeda. Ada tanaman yang membutuhkan cukup banyak air, sementara tanaman lainnya tidak membutuhkan terlalu banyak air.
Kondisi tersebut menjadi perhatian penting karena Kota Palu memiliki keterbatasan lahan dan karakter lingkungan yang menuntut pengelolaan sumber daya secara lebih cermat.
Hadianto berharap evaluasi yang dilakukan secara berkala dapat membuat program Palu Mantap Pangan semakin adaptif, tidak hanya mengejar luas lahan, tetapi juga memastikan produksi, kualitas, pendampingan hingga pemasaran berjalan secara berkelanjutan.
Dengan demikian, program tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai gerakan menanam, tetapi benar-benar mampu membangun ekosistem pangan yang produktif sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
