Parimo,Updatesulawesi.id – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sayutin Budianto, S.Sos., melaksanakan kegiatan reses dan temu konstituen masa persidangan tahun 2026 di Aula Kantor Desa Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Jumat malam (24/04/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah kecamatan dan desa, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat dari Kecamatan Kasimbar dan Kecamatan Toribulu. Hadir di antaranya perwakilan Kantor Camat Kasimbar, aparat kepolisian melalui Bhabinkamtibmas, para kepala desa, serta tokoh agama, tokoh pendidik, dan tokoh pemuda.
Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi yang berfokus pada sektor ketahanan pangan, pengelolaan potensi kelautan, serta perbaikan infrastruktur dasar. Selain itu, sejumlah warga juga menyoroti kebutuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan akses air bersih.
Di sektor pertanian, masyarakat mengusulkan dukungan berupa bibit tanaman unggul, ketersediaan pupuk bersubsidi, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk meningkatkan produktivitas. Sementara di wilayah pesisir, warga berharap adanya program pemberdayaan nelayan agar hasil laut dapat dikelola lebih optimal dan memiliki nilai tambah ekonomi.
Pada sektor infrastruktur, usulan yang mengemuka antara lain pengaspalan jalan dan rabat beton di sejumlah desa, termasuk di Desa Pintu, serta perbaikan fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas pembantu (pustu). Warga juga menyampaikan kebutuhan air bersih akibat berkurangnya debit air, serta perbaikan jaringan listrik di beberapa wilayah.
Selain itu, isu pendidikan dan kepemudaan turut menjadi perhatian. Warga mengusulkan dukungan sarana pendidikan keagamaan, serta berharap adanya peluang kerja yang lebih luas bagi generasi muda. Di bidang sosial, masyarakat juga mendorong penguatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi antara pemerintah dan lembaga adat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Sayutin Budianto menyatakan bahwa seluruh usulan masyarakat akan dihimpun dan dibahas bersama DPRD serta pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa realisasi program harus melalui mekanisme perencanaan dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan anggaran.
“Semua aspirasi yang disampaikan akan kami catat dan tindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Pelaksanaannya tentu mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa beberapa usulan telah masuk dalam sistem perencanaan daerah, sementara lainnya masih dalam proses pengusulan untuk dibahas lebih lanjut.
Sejumlah warga berharap agar berbagai kebutuhan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara bertahap, terutama yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi, infrastruktur, dan layanan dasar masyarakat.
Kegiatan reses ini merupakan bagian dari fungsi DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mendorong perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan di tingkat lokal.
