Parimo, Updatesulawesi.id – Keluhan masyarakat terkait penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar masih muncul di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Keluhan disampaikan sejumlah petani dan nelayan, termasuk terkait antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Persoalan tersebut juga menjadi pembahasan di ruang publik dan media sosial. Sejumlah masyarakat mempertanyakan mekanisme penggunaan barcode BBM bersubsidi serta meminta pemerintah memastikan solar subsidi disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan.
Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase membuka kemungkinan melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk melihat langsung kondisi penyaluran solar bersubsidi di lapangan.
“Boleh, ada itu,” kata Erwin saat dikonfirmasi di Ruangannya, Senin (7/9/2026) sore.
Namun, Erwin mengatakan pemerintah daerah perlu memperoleh data yang dapat diverifikasi sebelum melakukan pemeriksaan di lapangan.
“Jadi kita minta diberikan data kita, mungkin dari OPD terkait juga,” ujarnya.
Menurut Erwin, laporan atau pengaduan masyarakat secara tertulis diperlukan agar informasi terkait dugaan penyalahgunaan barcode dapat ditelusuri secara lebih objektif.
“Ini agak sulit, kita menginginkan ada pengaduan dari masyarakat. Karena sampai saat ini belum ada pengaduan tertulis. Masih bersifat katanya-katanya,” katanya.
Erwin menegaskan pemerintah perlu berhati-hati dalam menindaklanjuti informasi yang berkembang di masyarakat. Ia mengatakan pihak yang disebut dalam dugaan tersebut perlu dimintai keterangan untuk memastikan fakta sebenarnya.
“Dipanggil yang bersangkutan, katanya tidak seperti itu. Perlu ditelusuri lebih jauh untuk melakukan sidak langsung ke lapangan,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah akan lebih dulu mengumpulkan dan memverifikasi data sebelum menentukan lokasi maupun bentuk pemeriksaan.
“Cuman data yang akurat dulu kita cari tahu, baru lakukan sidak,” kata Erwin.
Keluhan Juga Disampaikan PetaniKeluhan mengenai BBM bersubsidi tidak hanya berasal dari kalangan nelayan. Kapolsek Parigi juga menyebut adanya keluhan dari petani terkait persoalan tersebut saat dikonfirmasi usai kegiatan yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan barcode BBM bersubsidi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap solar bersubsidi menjadi perhatian bagi masyarakat yang menggunakan BBM untuk mendukung aktivitas ekonomi, termasuk sektor pertanian dan perikanan.
Bagi petani dan nelayan, solar digunakan untuk mendukung operasional mesin, kendaraan, maupun peralatan yang menunjang kegiatan produksi dan aktivitas melaut.
Namun, dugaan ketidaktepatan sasaran maupun penyalahgunaan barcode masih memerlukan pembuktian melalui data dan pemeriksaan pihak berwenang.
Antrean Truk Terlihat di SPBU Kampal, Pantauan tim menunjukkan antrean kendaraan jenis truk di SPBU Kampal, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi. Antrean kendaraan terlihat memanjang hingga ruas Jalan Trans Sulawesi dan Jalan Ir. Sutami.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh di lapangan, antrean kendaraan di kawasan tersebut disebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.
Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui penyebab antrean, termasuk apakah berkaitan dengan tingginya kebutuhan BBM atau faktor lain dalam mekanisme penyaluran.
Untuk memastikan hal tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap data transaksi, penerima BBM, penggunaan barcode, serta mekanisme penyaluran di masing-masing SPBU.
Rencana Tim Terpadu Belum Terealisasi, Upaya penelusuran persoalan barcode solar bersubsidi sebelumnya juga pernah disampaikan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Pada 27 Juli 2026, Erwin menyatakan akan membentuk tim terpadu untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan barcode solar bersubsidi. Tim tersebut direncanakan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menelusuri persoalan mulai dari penerbitan barcode hingga distribusi BBM di lapangan.
Namun, lebih dari satu bulan setelah rencana tersebut disampaikan, Erwin mengakui pembentukan tim masih tertunda karena padatnya agenda pemerintahan.
“Karena masih padat agenda sehingga tertunda terus, tapi sudah saya minta Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan rapat evaluasi. Katanya sudah dilakukan pada saat itu, mudah-mudahan dalam waktu dekatlah,” katanya.
Sebelumnya, persoalan barcode solar bersubsidi mencuat dalam rapat koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong pada 24 Juli 2026.
Dalam rapat tersebut, sejumlah pelaku usaha perikanan mengeluhkan kuota solar yang diterima tidak sesuai dengan alokasi dalam dokumen administrasi. Selain itu, muncul dugaan barcode milik nelayan berada atau digunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Hingga kini, belum terdapat kesimpulan resmi yang membuktikan adanya penyalahgunaan barcode maupun pihak yang bertanggung jawab atas dugaan tersebut.
Pemerintah daerah kini didorong untuk memastikan persoalan tersebut melalui data dan pemeriksaan lapangan. Jika sidak dilakukan, pemeriksaan tidak hanya penting untuk melihat antrean di SPBU, tetapi juga menelusuri data penerima, penggunaan barcode, volume BBM yang disalurkan, serta kesesuaian penerima dengan ketentuan subsidi.
Langkah tersebut diperlukan agar penyaluran solar bersubsidi dapat berlangsung transparan, tepat sasaran, dan memberikan akses kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya.
